Breaking News:

Angka Pengangguran dan Kemiskinan di Medan Meningkat Signifikan Selama Pandemi Covid-19

pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang digunakan dalam asumsi Perubahan APBD 2021 ini mengalami penurunan dari 5,81 persen menjadi 3,01 persen.

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/RECHTIN
Rapat Paripurna beragendakan Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah Atas Ranperda P-APBD 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (13/9/2021).    

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Fraksi PKS DPRD Kota Medan melihat adanya peningkatan pengangguran terbuka dari 4,28 persen menjadi 9,22 persen dan jumlah penduduk miskin bertambah dari 7,08 persen menjadi 7,91 persen.

Hal ini disampaikan Fraksi PKD DPRD Medan yang diwakili oleh Dhiyaul Hayati dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang beragendakan Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah Atas Ranperda P-APBD 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Kronologi Mahasiswa Hanyut di Simaninggir Humbahas, Sempat Nyangkot di Pohon Bambu

"Fraksi PKS meminta penjelasan Pemerintah Kota Medan, upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan peningkatan pengangguran dan kemiskinan ini," ujar Dhiyaul.

Sementara itu, terangnya, pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang digunakan dalam asumsi Perubahan APBD 2021 ini mengalami penurunan dari 5,81 persen menjadi 3,01 persen.

"Fraksi PKS mohon penjelasan hal-hal apa saja yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Fraksi PKS melihat terjadinya pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 43,895 miliar lebih, dan DAK Non Fisik berkurang Rp 9,480 miliar lebih.

"Fraksi PKS mempertanyakan apakah aset Pemerintah Kota Medan sudah diinventarisasi dengan baik. Untuk aset tanah dan bangunan apakah sudah memiliki SHM seluruhnya. Apakah aset Pemerintah Kota Medan ini sudah baik pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Medan," tuturnya.

Baca juga: Daftar Kuliner Halal di Kota Medan yang Melegenda, dari Makanan Berat hingga Minuman

Selain permasalahan kemiskinan, FPKS juga menyoroti persoalan banjir yang kemungkinan akan terjadi menjelang akhir tahun.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan datang lebih awal tahun ini yakni mulai September hingga November.

"Curah hujan yang tinggi memungkinkan akan menyebabkan genangan air bahkan banjir. Fraksi PKS meminta agar Pemko Medan melakukan upaya  pengendalian banjir yang sistematis,"

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved