Breaking News:

Prapid Dugaan Penyekapan & Penganiayaan Anak Oleh 2 Suster Ditolak, Keluarga Teriak Minta Keadilan

Bahwa ahli berpendapat, tidak ada peristiwa pidana. Bukan merupakan tindak pidana, sehingga penghentian penyidikan yang dilakukan Polsek Delitua.

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan | Editor: Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Sidang praperadilan (prapid) dugaan Penganiayaan dan Penyekapan di Sekolah terhadap anak dibawah umur menuai protes dari pemohon prapid.

Keluarga pemohon prapid mengaku tidak habis pikir bahwa hakim tunggal Abdul Hadi Nasution, menyatakan menolak permohonan prapidnya melawan Poltabes Medan selaku Kuasa Hukum dari Polsek Deli Tua Medan dan Kejaksaan Negeri Medan.

Baca juga: Resmikan Masjid Al Hidayah, Yusuf Siregar Sebut Masjid Membangun Budaya Umat Muslim

Sempat terjadi keributan di luar ruang sidang karena putusan hakim dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi anaknya.

"Jelas-jelas ada luka memar, mukanya berdarah, ada bekas luka tangan di jari. Kok dibilang bukan tindak pidana? Kena bala nanti hakimnya itu," kata seorang pria paruh baya saat keluar dari dari Cakra 3 PN Medan.

Sontak saja petugas keamanan serta tim penasihat hukum (PH) pun berusaha menenangkan pria tersebut.

Dalam perkara tersebut, Kapolri cq Kapolda Sumut cq Kapolrestabes Medan cq Kapolsek Delitua menjadi termohon I. Sedangkan Jaksa Agung cq Kajati Sumut cq Kajari Medan sebagai termohon II. 

Pemohon keberatan atas tindakan dihentikannya penyidikan alias diterbitkan Surat Perintah Dihentikannya Penyidikan  (SPDP) kasus dugaan penganiayaan terhadap anak dibawah umur yang sebelumnya dijadikan sebagai tersangka yakni Restu situmorang dan Rosmaida Simbolon dengan korban anak pemohon prapid yang masih di bawah umur.

Sementara itu Tim PH pemohon prapid Ahmad Fadhly Roza dan Komala Sari dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan, menyampaikan nada kekecewaan atas vonis ditolaknya permohonan prapid kliennya.

Baca juga: 13 Daerah di Sumut Berisiko Tinggi Bencana, Gubernur Edy Minta Seluruh Elemen Siap Siaga

Di satu sisi pertimbangan hukum hakim, bahwa hakim sependapat dengan ahli hukum pidana yang dihadirkan di persidangan. 

Bahwa ahli berpendapat, tidak ada peristiwa pidana. Bukan merupakan tindak pidana, sehingga penghentian penyidikan yang dilakukan Polsek Delitua sudah sah.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved