Breaking News:

Saran Guru Besar AntiKorupsi pada Jokowi terkait Polemik TWK, Lebih Baik Ikut Rekomendasi Komnas HAM

WK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menimbulkan polemik dan tanda tanya bagi sejumlah pihak.

Editor: Salomo Tarigan
DOk KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)
Aksi SAVE KPK 

TRIBUN-MEDAN.com- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menimbulkan polemik dan tanda tanya bagi sejumlah pihak.

Bagaimanakah nantinya penyelesaian Polemik TWK ini?

Lima guru besar antikorupsi memaparkan masing-masing pandangannya terkait hal itu.

Baca juga: BERITA KRISDAYANTI Terkait Rincian Duit Pejabat Anggota DPR, Gaji Masuk Kantong, Dana 450 Juta

1. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof Sigit Riyanto

Sigit menyatakan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah amanah UU.

Namun menurutnya pimpinan KPK justru menyelenggarakan TWK yang tidak relevan dengan amanah undang-undang dan tugas serta fungsi para pegawai yang sudah bekerja dan menjadi bagian dan berkontribusi terhadap capaian KPK selama ini.

"Banyak pihak berpendapat bahwa TWK tersebut tidak relevan, tidak kredibel dan tidak adil. Bahkan, diduga terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Kejanggalan tujuan, desain serta pelaksanaan TWK telah dikonfirmasi oleh Lembaga begara yakni Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)," kata Sigit, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: INGAT Firli Bahuri - Lili Pintauli Langgar Etik KPK, Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Didirikan

Dia memaparkan temua kedua lembaha negara tersebut telah mengkonfirmasi bahwa TWK dilakukan tanpa standar yang jelas, obyektif dan transparan.

Oleh karenanya Sigit menyebut patut diduga bahwa TWK tersebut, sejak awal memang dimaksudkan sebagai dalih untuk menyingkirkan para pegawai yang sudah mengabdi dan berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

"Hal ini jelas telah mengkhianati upaya pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved