Breaking News:

Terkendala Beberapa Faktor, APBD Karo Masih Terealisasi Sekitar 38 Persen

Dengan kondisi ini, maka proses percepatan pembangunan baik teknis maupun non teknis di Kabupaten Karo menjadi terdampak.

Penulis: Muhammad Nasrul | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/Muhammad Nasrul
Suasana Kantor Bupati Karo, yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Selasa (21/9/2021). Sekitar 335 miliar rupiah APBD Karo masih mengendap di bank, Kepala BPKPAD sebut ada beberapa kendala. 

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Sekitar 335 miliar rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo, dikabarkan masih mengendap di bank.

Angka ini didapat, saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan data ini ketika melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara beberapa hari lalu.

Ketika ditanya mengenai besarnya anggaran yang belum terealisasi ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Karo Anderiesta Tarigan, menjelaskan jika pihaknya menemukan beberapa kendala.

Baca juga: Indonesia Masuk Grup Neraka AFF Bersama Vietnam dan Malaysia, Shin Tae-yong Bersemangat

Adapun kendala yang didapat, terutama yang bersifat teknis mengenai aturan dan lainnya.

"Ada beberapa faktor, seperti karena perencanaan yang kurang tertib. Jadi ada beberapa yang harus direvisi dokumen anggarannya, sehingga harus menunggu P-APBD," ujar Anderiesta, saat ditemui di Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Selasa (21/9/2021).

Dengan kondisi ini, maka proses percepatan pembangunan baik teknis maupun non teknis di Kabupaten Karo menjadi terdampak.

Ketika disinggung mengenai hal ini, dijelaskan Anderiesta jika untuk semester awal pada Agustus kemarin serapan anggaran masih mencapai kurang lebih 38 persen.

"Kalau posisi Agustus dari segi pembelajaannya masih sekitar 38 persen dari total belanja. Tapi dari segi pendapatan, sekitar 48 persen dan hampir 50 persen," ucapnya.

Baca juga: Telkomsel Kolaborasi dengan Zoom, Hadirkan Pengalaman Premium yang Terjangkau

Dijelaskan Anderiesta, untuk tahun ini Pemkab Karo masih memiliki fokus untuk merealisasikan anggaran lebih besar untuk seputar penanganan Covid-19.

Meskipun ada juga penanganan dan pembangunan seperti pemulihan ekonomi, pengadaan infrastruktur, serta lainnya tetap masih pada garis besar penanganan Covid-19.

"Kalau untuk tahun ini, 85 persen itu untuk penanganan Covid-19. Bisa infrastruktur, pelayanan, pemulihan ekonomi, dan bantuan sosial, itu masih dalam konteks Covid-19," ungkapnya.

Sebelumnya, karena banyaknya daerah di Sumatera Utara yang masih memiliki dana APBD yang mengendap di bank, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada kepala daerah agar melakukan percepatan penyerapan anggaran.

(cr4/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved