Breaking News:

Fraksi PKS DPRD Sumut Tolak Pengesahan P-APBD 2021, Berikut Alasannya

PKS tegas menolak pengesahan P-APBD 2021 karena alasan berikut ini, termasuk soal kemiskinan di Sumut

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA
Suasana Rapat Paripurna DPRD Sumut di Aula Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (22/9/2021).(TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA) 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara menolak pengesahan P-APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 Sumut.

Alasan penolakan pengesahan P-APBD TA 2021 ini karena belum mencerminkan keberpihakan Pemprov Sumut kepada sektor substansial yang menyangkut hajat hidup masyarakat miskin di Sumut.

Penolakan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Jumadi dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi yang berlangsung di Aula DPRD Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: APBD Kabupaten Karo Mengendap 335 Miliar Rupiah Di Bank, ini Penjelasan Kepala BPKPAD Kabupaten Karo

"Terkait dengan penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2021, Fraksi PKS DPRD Sumut memberikan catatan kritis tajam dan mendasar," ujar Jumadi, Rabu.

Pertama, Fraksi PKS menyayangkan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS terhadap 240 ribu masyarakat miskin Sumut yang dinonaktifkan pada tahun lalu, tidak dianggarkan dalam P-APBD TA 2021.

"Gubernur seharusnya memprioritaskan pemenuhan hak kesehatan masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid-19. Sebab, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan akan kesehatan secara mandiri," sebutnya.

Baca juga: Terkendala Beberapa Faktor, APBD Karo Masih Terealisasi Sekitar 38 Persen

Lalu, tidak terealisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2021. Padahal dana BOP tersebut seharusnya dapat digunakan di semester pertama 2021 pada SMA/SMK dan SLB di Provinsi Sumut.

Akibatnya para siswa tidak mendapat bantuan iuran sekolah dan keterlambatan tambahan penghasilan bagi para guru tidak tetap/honorer.

"Gubernur terlambat mengeluarkan Pergub terkait pelaksanaannya, sehingga dana BOP hanya disalurkan untuk semester dua. Padahal BOP tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Sumut tahun anggaran 2021," ucapnya.

Fraksi PKS berpendapat bahwa gubernur tidak memperhatikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil.

Baca juga: Jokowi Sebut APBD Triliunan di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Daerah

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved