Breaking News:

PDI Perjuangan Siap Dukung Gubernur Edy Rahmayadi Dua Periode, Ini Syaratnya!

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumatra Utara menyampaikan pendapat akhir terhadap Nota Keuangan dan Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2021.

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Liston Damanik
Tribun-Medan.com/Satia
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ditemui di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, usai meninjau lokasi kerusuhan saat razia protokol kesehatan, di tempat judi tembak ikan di Helvetia, Kamis (22/10/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatra Utara menyampaikan pendapat akhir terhadap Nota Keuangan dan Rancangan P-APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Aula Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Rabu (22/9/2021).

Melalui juru bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, Penyabar Nakhe, bahwa tiga tahun kepemimpinan Edy Rahmayadi dinilai belum bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumut.

Penyebabnya adalah pengalokasian anggaran pembangunan selama tahun anggaran (TA) 2018-2021, Pemprov Sumut tidak pernah berlandaskan data yang valid.

"Kami berpendapat bahwa alokasi anggaran dari tahun ke tahun di Sumut selama periode pemerintahan tahun 2018-2021 tidak berdasarkan pada pemetaan persolan dan kebutuhan masyarakat yang berangkat dari hamparan data yang valid. Pendapat ini menjadi benar adanya seiring dengan permintaan maaf saudara gubernur yang belum memberikan yang terbaik," jelas Penyabar, Rabu.

Padahal, Fraksi PDIP dalam rapat bersama DPRD Sumut bersama Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi maupun OPD Pemprov Sumut telah banyak memberikan data hasil dari kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil), reses dan kegiatan lainnya.

Seharusnya, data itu bisa jadi masukkan bagi Pemprov Sumut untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga anggaran yang dikucurkan bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.

Menurutnya, Gubernur Edy sering memberikan jawaban normatif dan apologi dari data yang disampaikan anggota DPRD Sumut.

"Jawaban-jawaban normatif dan sangat apologatif tersebut berakibat pada rusaknya hamparan data yang seharusnya bisa kita dapati secara paripurna dari bandingan data yang diberikan oleh saudara gubernur. Banyak contoh seperti data potensi learning loss dalam dunia pendidikan, jumlah pasien Covid-19, data kemiskinan, data pengangguran, ruas dan panjang jalan yang rusak, dan lain sebagainya" tegas Penyabar.

Meski demikian, Fraksi PDIP DPRD Sumut akan mendukung apabila Edy Rahmayadi berniat mencalonkan diri maju sebagai Gubernur Sumut untuk periode 2024-2029 mendatang.

Dengan syarat, pihaknya berharap Gubernur Edy dan seluruh OPD Pemprov Sumut tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama di sisa masa jabatannya yang akan berakhir September 2023 mendatang.

Penyusunan alokasi anggaran pembangunan di dua tahun mendatang harus tepat sasaran.

"Kami meyakini bahwa ada keinginan dari saudara Gubernur untuk melanjutkan masa kerjanya pada periode kedua yaitu periode tahun 2024-2029. Mohon maaf kami bila hal itu salah dan kami berharap itu tidak salah."

"Tentunya kami akan memberikan apresiasi dan mungkin saja dukungan atas keinginan untuk melanjutkan pada periode kedua, dengan syarat bahwa di dua tahun anggaran tersisa masa kerja periode pertama saudara gubernur benar-benar berangkat dari data dan pemetaan yang sesuai dengan persolan dan kebutuhan masyarakat Sumut," pungkasnya. (ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved