Pedagang Kaki Lima di Binjai Buat Petisi untuk Gagalkan Pengutipan Pajak

Pedagang di Kota Binjai membuat petisi untuk menggagalkan rencana pengutipan pajak restoran yang diadakan Pemko Binjai

Penulis: Satia | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/SATIA
Koordinator Komunitas Binjai Kota Ku (Bikoku) Maya Susan, saat ditemui di Jalan Raimin, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. (TRIBUN-MEDAN.COM/SATIA). 

TRIBUN MEDAN.COM,BINJAI- Pedagang Kaki Lima (PKL) ramai-ramai membuat petisi untuk menggagalkan rencana pengutipan pajak restoran yang diwacanakan Pemko Binjai.

Pada kesempatan ini, para pedagang menandatangani spanduk sepanjang lima meter, sebagai bentuk sikap penolakan.  

"Kami dari Komunitas Binjai Kota Ku (BuKoku) mewakili teman-teman PKL memohon kepada Wali Kota Binjai jangan dikutip pajak restoran terhadap pedagang," kata Koordinator BiKoKu, Maya Susan di Jalan Raimin, Kecamatan Binjai Timur, Rabu (22/9/2021). 

Mulanya, dia mendukung para PKL untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah melalui media sosial.

Baca juga: Pelantikan Anak Mantan Bupati Langkat Sebagai Wakil Wali Kota Binjai Tinggal Menunggu Waktu

Namun, karena banyaknya pedagang yang mendukung, akhirnya

Maya membuat petisi yang nantinya akan diberikan kepada Amir Hamzah. 

"Masa pandemi, kita juga berpikir untuk membuat demo. Sebagian pegiat sosial, kita buat dari media sosial.

Banyak juga pedagang yang mau berunjukrasa kepada pemerintah. Karena sudah kesal dengan pemerintah," jelasnya. 

Maya mengatakan, mayoritas PKL yang datang mengadu kepadanya, untuk mendukung gerakan tersebut. 

Baca juga: OPERASI Patuh Toba 2021 di Binjai, Ini Seruan Kasat Lantas Djoko Lelono

Mayoritas pedagang yang mengadu, terdampak pandemi Covid-19. Pendapatnya, kata Maya semakin hari kian menurun. Karena dampak tersebut, bagaimana bisa membayarkan pajak kepada pemerintah. 

"Semua yang mengadu adalah yang berjualan dipinggir jalan. Saat ini omzet berkurang, dan mereka cerita kepada saya, sangat terdampak karena pandemi," ujarnya.

Selain itu, ada juga korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), banting setir berjualan, namun sudah ditagih pajak. 

"Ada juga yang baru berjualan karena terdampak PHK dari perusahaan, dan baru mau berjualan tapi sudah dikutip pajak," ungkapnya. 

Baca juga: Gedung DPRD Binjai Siap Dipergunakan Tahun Depan, Kires: Sudah 90 Persen Dikerjakan

Dengan adanya petisi ini, Maya bersama pedagang lain berharap Wali Kota Binjai Amir Hamzah membatalkan penagihan pajak. 

Menurutnya, saat mewabahnya pandemi Covid-19, masyarakat seharusnya tidak dibuat sengsara dengan kebijakan pemerintah. 

"Kami mohon mempertimbangkan pengutipan pajak restoran yang mencapai 10 persen kepada PKL," terangnya.(wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved