Breaking News:

Pemko Siantar Tak Sediakan Kompensasi, Bila Pergantian Wali Kota Tahun ini

Menjawab pertanyaan tersebut, Kabag Umum Sekdako Pematangsiantar Arri Sembiring mengatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUNMEDAN/ Alija Magribi
Rapat Komisi I DPRD dengan Setdako Siantar yang berlangsung di ruang rapat gabungan, Rabu (22/9/2021) sore (Tribun Medan - Alija Magribi) 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Pemerintah Kota Pematangsiantar tak mempunyai alokasi anggaran untuk pergantian Wali Kota Hefriansyah ke Susanti Dewayani pada sisa tahun 2021 ini.

Hal itu diketahui dalam rapat Sekretariat Daerah Kota Siantar dengan Komisi I DPRD Pematangsiantar.

Pada agenda rapat pembahasan rencana kerja P-APBD, Anggota Komisi I, Tongam Pangaribuan menanyakan kemungkinan bila Hefriansyah akan digantikan Susanti Dewayani di sisa-sisa akhir tahun 2021.

Baca juga: Resmi Dilantik Jadi Dirut RPH, Ini Langkah Awal yang Akan Dilakukan Harisandi

"Bagaimana pergantian Wali Kota bila dilaksanakan tahun 2021 ini. Kompensasi (untuk Hefriansyah) seperti apa bentuknya," tanya Tongam dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan, Rabu (22/9/2021) sore.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kabag Umum Sekdako Pematangsiantar Arri Sembiring mengatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi.

Sebab tidak ada dasar hukum yang mengatur pemberian kompensasi wali kota yang akan digantikan sebelum akhir masa jabatannya.

"Mengenai kompensasi tidak ada dasar hukumnya. Selama tidak ada dasar hukumnya, kita tidak bisa menganggarkan atau menimbulkan program baru di luar dari yang ditetapkan," kata Arri.

Arri mengatakan Pemerintah Kota Pematangsiantar harus mengikuti aturan Permenkeu RI untuk mengalokasikan anggaran kompensasi terhadap Wali Kota bila berakhir sebelum masa jabatannya.

Baca juga: Dukung Pemuda Mandiri dan Berdaya, RSI Salurkan Bantuan Saprodi Budidaya Ikan Lele

"Kalau mengikuti peraturan, harus mengikuti Permenkeu yang mengatur langsung dan diturunkan/dijadikan Perwal atau Perda. UU Nomor I (tahun 2015) ada, tapi tidak ada turunannya untuk dianggarkan ke daerah," kata Arri.

Amatan Tribun Medan, dalam item perubahan anggaran belanja Sekretariat Daerah Pemko Pematangsiantar, tak satupun memuat anggaran pergantian wali kota termasuk pemberian kompensasi. 

Pada Sekretariat Daerah Pemko Pematangsiantar anggaran yang tadinya Rp 47,6 miliar lebih kini berkurang menjadi Rp 44,9 miliar dalam P-APBD 2021.

(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved