News Video

Puluhan Pedagang Kaki Lima di Binjai Satukan Suara Tandatangani Petisi Penolakan Pajak Restoran

Mulanya, dia mendukung para PKL untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah melalui media sosial. Namun, karena banyaknya pedagang yang mendukung,

Penulis: Satia | Editor: heryanto

Puluhan Pedagang Kaki Lima di Binjai Satukan Suara Tandatangani Petisi Penolakan Pajak Restoran

TRIBUN MEDAN.COM, BINJAI - Puluhan Pedagang Kaki Lima atau PKL, ramai-ramai menyatukan suara mendukung petisi untuk membatalkan penagihan pajak restoran oleh Pemerintah Kota Binjai.

Di mana, para pedagang bersama-sama menandatangani spanduk sepanjang lima meter, untuk dibatalkannya penagihan pajak.

Setelah ditandatangani, spanduk ini akan diserahkan kepada Wali Kota Binjai Amir Hamzah, sebagai bentuk kekesalan pedagang kepada pemerintah.

"Kami dari Komunitas Binjai Kota Ku (BuKoku) mewakili teman-teman PKL memohon kepada wali kota binjai jangan dikutip pajak restoran terhadap pedagang," kata Koordinator BiKoKu Maya Susan, Jalan Raimin, Kecamatan Binjai Timur, Rabu (22/9/2021).

Mulanya, dia mendukung para PKL untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah melalui media sosial. Namun, karena banyaknya pedagang yang mendukung, akhirnya Maya membuat petisi yang nantinya akan diberikan kepada Amir Hamzah.

"Masa pandemi, kita juga berpikir untuk membuat demo. Sebagian pegiat sosial, kita buat dari media sosial.
Banyak juga pedagang yang mau berunjukrasa kepada pemerintah. Karena sudah kesal dengan pemerintah," jelasnya.

Maya mengatakan, mayoritas PKL yang datang mengadu kepadanya, untuk mendukung gerakan tersebut.
Mayoritas pedagang yang mengadu, terdampak pandemi Covid-19. Pendapatnya, kata Maya semakin hari kian menurun. Karena dampak tersebut, bagaimana bisa membayarkan pajak kepada pemerintah.

"Semua yang mengadu adalah yang berjualan dipinggir jalan. Saat ini omzet berkurang, dan mereka cerita kepada saya, sangat terdampak karena pandemi," ujarnya.

Selain itu, ada juga korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), banting setir berjualan, namun sudah ditagih pajak.

"Ada juga yang baru berjualan karena terdampak PHK dari perusahaan, dan baru mau berjualan tapi sudah dikutip pajak," ungkapnya.

Dengan adanya petisi ini, Maya bersama pedagang lain berharap Wali Kota Binjai Amir Hamzah membatalkan penagihan pajak.

Menurutnya, saat mewabahnya pandemi Covid-19, masyarakat seharusnya tidak dibuat sengsara dengan kebijakan pemerintah.

"Kami mohon mempertimbangkan pengutipan pajak restoran yang mencapai 10 persen kepada PKL," terangnya.

(wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved