Breaking News:

Rp 240 Miliar Uang Belanja Pemko Siantar Mengendap di Bank, Pemko Akui Sejumlah OPD Lambat

Mengendapnya uang Pemko Siantar di Bank sempat disinggung Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam kunjungannya, Selasa (21/9/2021).

Penulis: Alija Magribi | Editor: Liston Damanik
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Ilustrasi. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Sebanyak Rp 240 miliar uang belanja dari APBD Pematangsiantar Tahun Anggaran 2021 masih "mengendap" di bank.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Pematangsiantar M Hamam Sholeh mengatakan, ratusan miliar dana untuk pembangunan itu masih tersimpan di bank karena pemerintah kota melakukan refocusing anggaran sebanyak dua kali tahun ini.

"Dana itu di kas daerah. Semua anggaran disitu, mulai dana transfer, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pendapatan pendapatan lainnya," kata Hamam, Rabu (22/9/2021) seraya menyebut uang tersebut tersimpan di Bank SUMUT atas nama rekening Pemkot Pematangsiantar.

Hamam menjelaskan, refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kota Pematangsiantar selalu membutuhkan pembahasan yang panjang. 

"Refocusing anggaran itu kan memakan waktu. Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus memilah mana proyek yang harus ditunda, mana yang dilaksanakan. Dengan sendirinya pekerjaan itu tertunda," jelasnya.

Kemudian, katanya, pemberlakuan PPKM level 4 juga sehingga menambah kendala realisasi penggunaan anggaran tersebut. 

"Sebelumnya kita tidak punya tempat Isoter (Isolasi Terpusat) karena situasi PPKM Level 4, mau tidak mau kita harus anggarkan ke situ," jelasnya.

Plt Kepala Bappeda ini juga mengakui kinerja sejumlah OPD lambat sehingga anggaran tidak dicairkan. Pihaknya pun berupaya mempercepat realisasi penggunaan dana tersebut. Apalagi angka Covid-19 di Siantar berangsur turun pada September 2021 ini.

"Itu sekarang yang kita lakukan, menggenjot OPD agar segera merealisasikan kegiatan mereka dan mencairkan anggarannya," ucapnya.

Mengendapnya uang Pemko Siantar di Bank sempat disinggung Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam kunjungan kerjanya di Rumah Dinas Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah, Selasa (21/9/2021).  Edy menjelaskan, dari data rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Daerah per 1 Januari-15 September 2021, Pemko Pematangsiantar hanya menyerap sebesar 47,68 persen.

Padahal sewajarnya, kata Edy, LRA mencapai 60,70 persen pada kuartal ketiga tahun 2021. Ia pun meminta Forkompinda agar saling berkoordinasi mempercepat merealisasikan anggaran tersebut.

"Di situasi Covid-19 ini, uang perlu beredar. Tapi nyatanya kalian simpan di bank. Bank yang kaya, rakyat yang butuh uang," ucap Edy Rahmayadi sembari menunjukkan tabel LRA Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Edy menegaskan tahun penggunaan anggaran 2021 hampir selesai. Ia meminta pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021 Kota Pematangsiantar agar segera diselesaikan. 

"Jadi nanti disegerakan Pak Wali kota dan Pak DPRD. P-APBD nanti diketok, segera dikerjakan. Tapi jangan (anggaran untuk) Bimtek. Rakyat tak butuh itu. Pak DPRD, tolong ya," ucapnya. (alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved