Breaking News:

ALASAN Mengapa Kebijakan Bobby Nasution Dianggap Pro Wong Cilik

Wali Kota Medan Bobby Nasution sangat peduli dengan para pedagang kaki lima (PKL).  Sebagai bentuk kepeduliannya, menantu Presiden Joko Widodo

Editor: jefrisusetio
TRIBUN MEDAN/RECHTIN RITONGA
Wali Kota Medan Bobby Nasution saat mengunjungi lingkungan 23 Kelurahan Mangga yang melakukan isolasi lingkungan di Medan Tuntungan. Bobby mengatakan dari total 10.833 pasien Covid-19 berstatus dirawat, hanya 20 persen yang berada di Rumah Sakit. (TRIBUN MEDAN/RECHTIN RITONGA) 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution sangat peduli dengan para pedagang kaki lima (PKL).  Sebagai bentuk kepeduliannya, menantu Presiden Joko Widodo telah mengajukan Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penetapan Zonasi Aktivitas  PKL ke DPRD Medan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Keberadaan perda ini  nantinya diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para PKL.

Dikatakan Bobby Nasution, penetapan Zonasi  Aktivitas PKL di Medan sangat perlu dilakukan guna memberi payung hukum atas upaya penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pemberdayaan itu, imbuhnya,  sangat selaras dengan kondisi faktual serta perkembangan kebutuhan kota Medan, serta mewujudkan Medan sebagai kota yang aman, bersih dan tertib serta menjadi amanah kota wisata yang bermartabat.

Dalam penataan aktivitas PKL di Kota Medan, jelas Bobby, terdapat banyak permasalahan kompleksitas dalam pemanfaatan ruang bagi PKL, khususnya faktor kebutuhan masyarakat setempat. Seperti menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi ruang publik.

Sementara disisi lain, lanjutnya,  Pemko harus melakukan penataan demi mewujudkan keamanan, keberhasilan dan ketentraman.

Terkait itu,  ungkap Bobby,  pertimbangan Penetapan Zonasi Aktivitas PKL sangat penting dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota.

“Di Ranperda  tentang Penetapan Zonasi dan Aktifitas PKL di Kota Medan telah mengatur hak PKL dalam Bab VI Pasal 13 yakni mendapatkan pelayanan penertiban tanda pengenal, penataan dan pembinaan, mendapatkan perlindungan serta difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal,” kata Bobby bru-baru ini.

Sedangkan mengenai penertiban dan penggusuran terhadap PKL, Bobby Nasution berharap tidak  lagi diwarnai bentrok fisik dengan Satpol PP, Sebab, Pemko Medan  telah mengakomodirnya di Ranperda tentang Penetapan Zonasi dan Aktivitas PKL tersebut.

Di Ranperda itu juga, jelasnya, akan dibentuk Satuan tugas Khusus yang akan bertugas dalam melaksanakan  penataan dan pembinaan PKL yang mliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved