Breaking News:

Dorong Implementasi Keterbukaan, Yayasan Ate Keleng Gelar Pelatihan Sistem Informasi Desa

Yayasan Ate Keleng menyelenggarakan pelatihan Sistem Informasi Desa bertema Menuju Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa

Editor: Eti Wahyuni
Tribun Medan/HO
Peserta dan panitia foto bersama usai mengikuti pelatihan Sistem Informasi Desa yang diselenggarakan Yayasan Ate Keleng di Berastagi, Tanah Karo, Jumat (24/9/2021). 

TRIBUN-MEDAN,com, MEDAN – Sistem Informasi Desa menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini. Seluruh data kependudukan dan potensi desa akan semakin mudah diakses melalui program ini.

Untuk itulah, Yayasan Ate Keleng menyelenggarakan pelatihan  Sistem Informasi Desa bertema Menuju Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Hotel Rudang, Berastagi. Kegiatan ini diselenggarakan selama empat hari persisnya pada 22-25 September.

Lesmawati br Perangin-angin, Koordinator Divisi Sospol Yayasan Ate Keleng menjelaskan, kegiatan ini diikuti 17 peserta dari 9 desa. Sembilan desa tersebut yaitu Desa Guru Benua Kecamatan Munte, Desa Jandi Meriah, Desa Kuta Mbaru, dan Desa Susuk, ketiganya dari Kecamatan Tiga Nderket.

Dari Kecamatan Naman Teran ada Desa Kebayaken dan Desa Kuta Mbelin. Ada juga Desa Lingga dari Kecamatan Simpang Empat, Desa Payung Kecamatan Payung, dan Desa Deram Kecamatan Merdeka.

Baca juga: TANAH Karo Turun Jadi PPKM Level II namun Belajar Tatap Muka Terbatas masih Tunggu Instruksi Bupati

Peserta pelatihan merupakan operator pemerintahan desa serta masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap jurnalisme. Kegiatan pelatihan selain diisi dengan penyampakain materi di dalam kelas, ada juga studi lapangan ke Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.

“Jadi melalui pelatihan ini kita harapkan semakin mudah akses informasi desa. Kita juga mendorong terbitnya Peraturan Desa yang mengatur pengelolaan sistem informasi desa, sesuai amanat dari UU Desa,” ujar Lesmawati, Kamis (23/9) di Berastagi, Tanah Karo.

Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini diantaranya membangun website desa, mengelola data kependudukan, komputerisasi dan administrasi surat-menyurat, serta teknik menulis berita dan artikel.     

“Berbagai informasi desa akan disajikan melalui website desa, sehingga tak ada lagi alasan dari pihak-pihak atau oknum yang meminta pendataan dan informasi desa dengan ancaman atau tekanan. Ingin tau tentang desa dan pembangunan desa, silakan buka website desa. Seperti itulah harapannya ke depan,” lanjut Lesmawati.

Namun, Lesmawati menyayangkan, beberapa desa di Tanah Karo masih kesulitan untuk mengakses internet, yang menjadi kendala paling utama mengimplementasikan program SID ini. Ia mendorong lembaga terkait agar bisa memfasilitasi desa-desa yang di Tanah Karo untuk pembangunan dan perbaikan jaringan internet.

Sementara itu, narasumber pelatihan tersebut, Muhammad Hidayat, yang merupakan Pandu Desa Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK). Di sela kegiatan pelatihan, Hidayat mengatakan, Pandu Desa mendorong desa-desa untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (Sideka) dan menjadikannya sebagai dasar perencanaan desa yang ditopang data-data potensi desa serta sumber daya masyarakatnya.

 “Selain itu Sideka ini juga untuk keterbukaan informasi di desa, sehingga setiap warga desa memiliki akses yang sama untuk mengetahui soal desanya,” jelasnya.

 Ditambahkan Hidayat, Sideka merupakan platform yang didukung sejumlah kementerian diantaranya Kementerian Infokom, Kementerian Desa , Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden (KSP), dan BP2DK.   

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved