Breaking News:

Manajemen Pasar Horas Siantar Usulkan Pembukaan Usaha Potong Ayam

Kata Dirut Pasar Horas Jaya, ketimbang memecat karyawan, lebih baik membuat usaha baru sehingga mereka bisa ditempatkan di usaha-usaha baru.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Liston Damanik
Tribun Medan/Sofyan Akbar
Ilustrasi ayam potong. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Direktur SDM PD Pasar Horas Jaya (PHJ) Imran Simanjuntak mengusulkan pendirian rumah potong unggas sebagai unit usaha baru di perusahaan daerah tersebut. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Pematangsiantar, Kamis (23/9/2021) siang.

Imran menjelaskan, pendirian unit usaha tersebut mengingat peredaran ayam pedaging di Pasar Horas maupun Pasar Dwikora yang belum terjamin kehalalan dan kesehatannya. Selain itu, usaha ini akan diproyeksikan menambah penghasilan PD PHJ.

"Sebanyak 8,3 ton ayam potong beredar per hari. Untuk di Siantar kita punya dua pasar, yaitu Pasar Horas dan Pasar Dwikora yang diisi puluhan pedagang ayam potong," kata Imran.

Sebagai gambaran, kata Imran, di Pasar Horas sedikitnya ada 30 pedagang ayam potong, dan di Pasar Dwikora setidaknya ada lebih kurang 60 pedagang ayam potong. Alhasil ayam potong yang beredar mencapai rata-rata 8,3 ton per hari.

"Nah, ayam yang beredar ini tidak ada konsep pengawasan, apakah ayam itu sehat atau apakah ayam itu dipotong dengan halal," kata Imran seraya menyebut distribusi ayam pedaging para pedagang umumnya berasal dari peternak di Simalungun.

Manajemen PD PHJ pun mengusulkan untuk pendirian unit usaha rumah potong unggas ke DPRD Pematangsiantar agar memberi dukungan kepada usulan program ini.

Imran sendiri memperkirakan, bila unit usaha rumah potong unggas berhasil, maka pendapatan tahunan yang masuk ke kas PD PHJ mencapai Rp 3 miliar.

"Kami usulkan ke DPRD agar menjadi sumber pendapatan bagi PD PHJ. Karena kalau PHJ mengelola itu misalkan upah Rp 1.000 per potong, sehari bisa Rp 8,3 juta. Atau setahun bisa mencapai Rp 3 miliar," kata Imran.

Manajemen PD PHJ berharap agar upaya pendirian unit usaha potong unggas didukung DPRD dan Pemko Pematangsiantar.  Sebab kondisi keuangan perusahaan plat merah sangat terbatas. PD PHJ masih mengalami kesulitan membayarkan gaji pegawai.

Bila unit usaha potong unggas ini berdiri, ujar Imran, Manajemen PD PHJ akan mengkaryakan para karyawan secara merata.

"Ketimbang memecat karyawan, lebih baik membuat usaha baru sehingga mereka bisa ditempatkan di usaha-usaha baru," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar Rini Silalahi mengatakan agar niat tersebut juga disampaikan ke TPAD Pematangsiantar. DPRD akan memberi dukungan terkait keberlangsungan PD PHJ termasuk rehab sarana prasarana.

"Kami bukan penyusun anggaran, tapi politik anggaran ada di DPRD. Sampaikan anggaran bapak ke TAPD untuk rencana kerja ya," saran Rini dalam rapat yang turut mengundang Kepala Inspektorat Kota Pematangsiantar Junaedi Sitanggang. (alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved