Breaking News:

PHK sesuai Prosedur, Manajemen SMTM Sayangkan Aksi Demo Eks Karyawan

"Kita melakukan PHK sudah sesuai undang-undang, namun mereka menuntut lebih dengan merujuk anjuran Disnaker Propinsi Sumatera Utara

Editor: Eti Wahyuni
Tribun Medan/HO
Eks karyawan PT Sari Makmur Tunggal Mandiri (SMTM) saat melakukan aksi di depan gerbang perusahaan tersebut. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Manajemen PT Sari Makmur Tunggal Mandiri (SMTM) menyayangkan aksi-aksi eks karyawan mereka yang telah menganggu kinerja perusahaan. Padahal perusahaan telah berulang kali melakukan dialog dengan mereka.

Hal ini dikatakan legal officer PT SMTM, Ali Sofyan Rambe SH MH di kantor perusahaan itu, Jalan Kompos Deliserdang, Kamis (23/9/2021).

Menurutnya, aksi eks karyawan yang menghalangi pintu masuk perusahaan sudah berlangsung lama. Para eks karyawan itu menuntut pesangon di luar ketentuan.

"Kita melakukan PHK sudah sesuai undang-undang, namun mereka menuntut lebih dengan merujuk anjuran Disnaker Propinsi Sumatera Utara," kata Ali.

Dalam anjuran Disnaker, para mantan karyawan itu dinyatakan telah bekerja belasan tahun. "Padahal mereka baru diangkat menjadi karyawan pada tahun 2018, sebelumnya mereka adalah karyawan kontrak," kata Ali lagi.

Baca juga: Bahas Hukum Perburuhan, SBSI Harap Gubernur Sumut Keluarkan Perda

Dikatakannya, perusahaan eksportir kopi ini memberhentikan 119 karyawannya pada 19 Juli 2021 setelah memberikan surat peringatan tiga kali berturut turut sejak 16 Juni 2021. Penerbitan surat peringatan itu terkait para karyawan ini tidak dapat memenuhi target kerja.

Sesuai dengan peraturan, maka para karyawan ini wajib diberikan pesangon masing-masing Rp 22 juta. Namun hal ini ditolak Serikat Buruh Bersatu Indonesia (SBBI) yang sebagian besar anggotanya terkena PHK. Serikat buruh menyatakan tidak bisa dilakukan PHK sepihak.

Akhirnya dilakukan perundingan tripartit, yang melahirkan kesepakatan para pekerja boleh bekerja kembali namun dengan status kontrak dan bernaung di pihak ketiga. Pekerja juga akan menerima pesangon dari perusahaan Rp 22 juta.

Namun kesepakatan ini hanya diikuti 41 pekerja dari 119 pekerja yang di PHK. 78 pekerja lainnya justru mengambil surat PHK namun menolak pesangon Rp 22 juta.

"Ketika mereka mengambil surat PHK itu artinya mereka menyetujui PHK," kata Dahlan Ginting, Ketua DPP SBBI.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved