Breaking News:

Tim Terpadu Pemko Medan Uraikan Tugas Atasi Dampak Sosial dari Pembangunan Jalur Layang Kereta Api

Sebagai tindak lanjut dari dukungan Pemko Medan terhadap pembangunan jalur layang kereta api yang dihasilkan dari pertemuan antara Wali Kota Medan

Editor: jefrisusetio
Istimewa
Pemerintah Kota Medan Rapat Bersama PT KAI Membahas tentang Rel Layang Medan-Binjai. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sebagai tindak lanjut dari dukungan Pemko Medan terhadap pembangunan jalur layang kereta api yang dihasilkan dari pertemuan antara Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Dirjen Perkeretaapian pada awal bulan September kemarin.

Pemko Medan kembali menggelar rapat pembahasan tugas Tim Terpadu penangganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan jalur layang kereta api lintas Kota Medan dan Kota Binjai.

Pertemuan yang dipimpin Wali Kota Medan diwakili Sekda Wiriya Alrahman ini dilakukan di ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumbagut Dandun Prakosa, Perwakilan Kepala BPKP Sumut, Perwakilan Forkopimda Medan, Perwakilan Kepala BPN Medan dan segenap Pimpinan OPD terkait.

Dikatakan Sekda, setelah pertemuan dengan Wali Kota Medan kemarin,  telah dibentuk Tim Terpadu penangganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan jalur layang kereta api lintas Kota Medan dan Kota Binjai.

Melalui rapat ini Wiriya Alrahman menambakan Tim Terpadu membahas tugasnya dan membentuk Tim Satgas sebagai operasional di lapangan.

Wiriya Alrahman menjelaskan sesuai dengan rencana Kementerian Perhubungan bahwa akan dibuat jalur layang kereta api yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Binjai.

Untuk Rel yang di Kota Medan jalur kereta api akan dibuat layang. Sehingga perlu lahan untuk pembangunan jalur layang kereta api  tersebut. Meskipun lahan yang akan digunakan dalam pembangunan jalur layang kereta api milik PT KAI.

Namun saat ini lahan tersebut banyak ditempati masyarakat, baik itu rumah tinggal, tempat usaha maupun rumah ibadah.

"Lahan milik PT KAI yang sudah ditempati masyarakat tersebut ini dibutuhkan kembali oleh Pemerintah, untuk itu rapat ini digelar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved