Breaking News:

Dukung Percepatan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19, Kejati Bentuk Posko

Kejaksaan memberikan pengawalan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemda. 

TRIBUN MEDAN/HO
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Covid-19 di Grand City Hall Medan, Senin (27/9/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu membuka  Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Covid-19 di Grand City Hall Medan, Senin (27/9/2021).  

Kajatisu IBN Wiswantanu beserta jajaran mendukung program pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19, dan mensukseskan pelaksaanaan PPKM serta percepatan realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Sumatera Utara. 

Rakor juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. RZ Panca Putra, serta Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi  Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, dan Para Kajari, Bupati dan Walikota se-sumatera utara. 

Wiswantan, menekankan perlunya kewaspadaan bersama untuk mencegah penularan Covid-19 dan perlunya percepatan herd immunity melalui vaksinasi kepada warga masyarakat Sumut. 

Kajati Sumut menegaskan bahwa dalam membantu percepatan penyerapan anggaran, Kejaksaan memberikan pengawalan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemda. 

Menurutnya, Kejaksaan dapat memberikan bantuan pengawalan dan pendampingan jika ada permintaan tertulis atau pemberian kuasa dari instansi pemerintah/BUMN/BUMD.  

"Dengan demikian aparat kejaksaan tidak akan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan, akan tetapi hanya  memberikan pendapat hukum, opini hukum, pendampingan hukum ataupun bantuan hukum," katanya. 

Mantan Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung RI ini  menyampaikan, beberapa langkah percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan  kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah antara lain Kejaksaan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) , melalui monitoring, pengawalan dan 
pendampingan serapan anggaran di berbagai kegiatan yaitu realisasi anggaran untuk bantuan sosial, realisasi anggaran kesehatan dan perlindungan sosial, Jaksa Agung mendorong realisasi anggaran dan menjamin tidak ada kriminalisasi. 

"Kejaksaan telah membentuk posko PPKM di seluruh Kejaksaan Negeri, untuk  pendampingan dalam penyerapan  anggaran serta memberikan pendapat  hukum, keselamatan dan keamanan 
masyarakat adalah hukum tertinggi sehingga seluruh komponen masyarakat harus bersatu padu dalam menekan penyebaran Covid-19," tegasnya. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir, itu sebabnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara secara berkesinambungan. 

Pada kesempatan itu, perwakilan dari BPK RI Wilayah Sumut juga memberikan pengarahan terhadap percepatan penyerapan anggaran Covid-19. Beberapa hal terkait aturan dan tata kelola anggaran untuk penanganan Covid-19 dipaparkan. 

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Semanjuntak menyampaikan masih minimnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19 memerlukan sinergi dan komunikasi antara pemangku kebijakan. 

"Aktifkan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah masing-masing agar penyerapan anggaran benar-benar tepat sasaran, " kata Kapolda.  (cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved