Breaking News:

Petisi Tolak Pajak Restoran Kaki Lima di Binjai Berlanjut, 50 Pedagang Konsisten Menolak

Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Binjai tetap konsisten menolak kebijakan pengutipan pajak yang dinilai mencekik leher

Penulis: Satia | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/SATIA
Koordinator BiKoKu Maya Susan (hijab putih merah) saat berfoto bersama pedagang kaki lima yang menandatangani petisi beberapa waktu lalu. (TRIBUN-MEDAN.COM/SATIA). 

"Semua yang mengadu adalah yang berjualan dipinggir jalan. Saat ini omzet berkurang, dan mereka cerita kepada saya, sangat terdampak karena pandemi," ujarnya.

Selain itu, ada juga korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), banting setir berjualan, namun sudah ditagih pajak. 

"Ada juga yang baru berjualan karena terdampak PHK dari perusahaan, dan baru mau berjualan tapi sudah dikutip pajak," ungkapnya. 

Dengan adanya petisi ini, Maya bersama pedagang lain berharap Wali Kota Binjai Amir Hamzah membatalkan penagihan pajak.

Menurutnya, saat mewabahnya pandemi Covid-19, masyarakat seharusnya tidak dibuat sengsara dengan kebijakan pemerintah. 

"Kami mohon mempertimbangkan pengutipan pajak restoran yang mencapai 10 persen kepada PKL," terangnya. 

Dirinya berharap, Wali Kota Amir Hamzah dapat lebih mengerti penderita masyarakat saat ini. Kemudian, menunda penagihan pajak yang diberlakukan itu. 
 (wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved