Breaking News:

Terdakwa Korupsi Akui Akali Uang Penanganan Covid-19, Sofiah: Biar Cepat Cair

Terdakwa korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) buka-bukaan soal uang penanganan Covid-19 yang dikorupsi dan digelapkan

TRIBUN MEDAN/GITA NADIA PUTRI TARIGAN
Sidang perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dengan terdakwa Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Kapuskesmas) Sadabuan, Padangsidimpuan, Filda Susanti Holilah (39) dan Pengelola Keuangan BOK Sofiah Mahdalena Lubis terus bergulir di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (28/9/2021).(TRIBUN MEDAN/GITA NADIA PUTRI TARIGAN) 

Filda Susanti dan Sofiah Mahdalena kemudian secara bertahap mengajukan pencairan dana ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padangsidimpuan.

Di antaranya untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kegiatan surveilans tersebut. Kedua terdakwa disebut Jaksa merekayasa data petugas yang melakukan surveilans serta melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas para petugas surveilans. 

Baca juga: Soal Korupsi Tanah Munjul, Gubernur DKI Anies Baswedan Diperiksa KPK

"Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk bulan April dan Mei 2020, melampirkan Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas, Foto Dokumentasi dan Daftar Nama Pasien yang direkayasa, karena para petugas kesehatan tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah menerima adanya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh saksi Filda.

Tenaga kesehatan tidak pernah membuat Laporan Perjalanan Dinas, dan tanda tangan yang terdapat dalam Laporan Perjalanan Dinas bukan tanda tangan para tenaga kesehatan serta foto dokumentasi pada Laporan Perjalanan Dinas tersebut, bukan foto petugas kesehatan yang bersangkutan, akan tetapi yang membuat Laporan Perjalanan Dinas dan yang menandatanganinya adalah Terdakwa Sofiah," beber jaksa.

Baca juga: Kasusnya Sempat Ngendap, Terdakwa Korupsi Lahan Pengadilan Agama Cuma Dituntut Dua Tahun

Dikatakan jaksa, akibat perbuatan keduanya merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp64.332.000.

"Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dalan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18  UU Nomor 31 tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana. atau Pasal 3 Jo pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana," pungkas jaksa.(cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved