Breaking News:

Bupati Deliserdang Mengikuti Rapat Bersama KPK, Dapat Pujian Soal Komitmen Tolak Korupsi

upati Deliserdang, H Ashari Tambunan mengikuti rapat monitoring dan evaluasi (monev) pencapaian monitor control for prevention (MCP)

Editor: jefrisusetio
Istimewa
Bupati Deliserdang Ashari Tambunan Mengikuti Monev bersama OPD secara virtual di Kantor Bupati Deliserdang. 

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan mengikuti rapat monitoring dan evaluasi (monev) pencapaian monitor control for prevention (MCP) bersama tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Konsupgah) wilayah-1 KPK RI. 

Acara rapat tersebut dilakukan secara daring alias video conference (vidcon) di Aula Cendana Lantai-11 Kantor BUpati Deliserdang. 

Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan mengatakan, sangat berterimakasih kepada tim Konsupgah wilayah-1 KPK RI secara terus menerus. Tujuannya, membimbing, mengarahkan, dan melakukan evaluasi kinerja Kabupaten Deliserdang

"Pemerintah Kabupaten Deliserdang sangat bersungguh - sungguh dan serius memberhasilkan capaian MCP. Kami sangat paham bahwa capaian MCP tidak hanya untuk kepentingan pemerintah pusat tetapi yang lebih penting untuk kepentingan Pemkab Deliserdang dalam menjalankan kinerjanya," ujarnya. 

Selain itu, kata dia, pada 20 September 2021 dari delapan bidang yang menjadi objek MCP belum ada yang menghasilkan capaian yang baik. Sehingga, masih banyak kekurangan-kekurangan dokumen yang harus disiapkan. 

"Sebelumnya kami, telah melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka capaian MCP tersebut. Pemkab Deliserdang selalu mendengar arahan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, sehingga dari hari-kehari capaian MCP Deliserdang semakin baik," katanya. 

Ia menambahkan, menurut laporan perkembangan terbaru, kondisi MCP Kabupaten Deliserdang sudah semakin membaik. Adapun, progres untuk perencanaan dan penganggaran dengan nilai 67,1 persen, pengadaan barang dan jasa dengan nilai 51,24 persen. 

Kemudian, perizinan 77,58 persen, pengawasan APIP dengan nilai 58,81 persen, manajemen ASN dengan nilai 60,56 persen, manajemen aset daerah 58,75 persen, tata kelola keuangan Desa dengan nilai 30,85 persen. 

Adapun fokus Pemkab Deliserdang tetap memperhatikan seluruh dari delapan objek prioritas pada tata kelola keuangan desa dan optimalisasi pajak daerah. 

"Kami merasa kedua objek ini memerlukan perhatian khusus, karena angka progres yang rendah dan berharap tata kelola keuangan desa benar-benar dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ada sama halnya dengan  optimalisasi pajak daerah," ujarnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved