Breaking News:

Komentar Gubsu Soal Kebijakan Pemkab Labura Berlakukan Sertifikat Vaksin untuk Pengurusan Adminduk

Pemkab Labura memberlakukan kebijakan, bagi siapa saja yang ingin mengurus administrasi harus tunjukan sertifikat vaksin

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat memberikan keterangan soal PPKM Level 4, Selasa (24/8/2021).(TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA) 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara memberlakukan kebijakan wajib menunjukkan sertifikat vaksin, bagi seluruh warganya yang ingin mengurus adiminstrasi kependudukan (Adminduk), seperti KTP maupun kartu keluarga (KK).

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya Pemkab Labura agar masyarakatnya mau divaksin

"Supaya memotivasi orang mau divaksin, itu kan salah satu metode untuk membawa rakyat ini mau divaksin. Seperti, masuk ke mal harus sudah divaksin. Ini ibu-ibu semua minta divaksin," kata Edy, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Cerita Mahasiswi USU Ikut Vaksin Lantaran Takut Dipersulit Administrasi saat Kelulusan

Ketika disinggung bahwa masyarakat yang akan divaksin harus menunjukkan kartu identitas atau KTP, maka Edy menyatakan vaksinasi harus diutamakan.

Apalagi bila KTP milik masyarakat masih dalam pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Setempat.

"Memang itu salah satu persyaratan (bawa KTP). Tapi kalau nanti KTP-nya dalam proses. Maka vaksinnya lah diduluankan. Jangan kontra," ucapnya.

Mantan Pangkostrad itu meminta kepada Pemkab Labura agar bijak dalam menyikapi hal tersebut.

Ia berharap jangan sampai masyarakat yang ingin divaksin, malah terkendala akibat tak memiliki KTP. 

Baca juga: Dianggap Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 di Kota Medan, Ini Saran Dosen Universitas HKBP Nommensen

"Kalau nggak, nanti orang tak mau divaksin," ucapnya.

Sebelumnya Bupati Labura, Hendriyanto Sitorus mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/1574/TAPEM/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Dalam Surat Edaran tertulis, Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa dalam hal Pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Perizinan, kepada Masyarakat/Pemohon agar menunjukkan Sertifikat Vaksinasi (minimal Sertifikat Vaksinasi Dosis Pertama).

Masih dalam Surat Edaran tersebut, Bagi Masyarakat/Pemohon yang belum memiliki Sertifikat Vaksinasi, selanjutnya diminta kepada Saudara agar menyarankan untuk mengikuti vaksinasi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat dari domisili masing-masing.(ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved