Breaking News:

Hampir Sebulan PTM Terbatas di Deliserdang, Kadis Pendidikan Klaim Belum Ada Siswa Positif Covid-19

Pemkab Deliserdang belum berencana menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara penuh dalam waktu dekat.

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Siswa SMP Negeri 1 Lubukpakam Kabupaten Deliserdang datang ke sekolah, Senin (6/9/2021) 

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Pemkab Deliserdang belum berencana menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara penuh dalam waktu dekat.

Saat ini, Deliserdang yang berstatus PPKM level 1 dan masuk zona kuning telah menerapkan Pembelajaran Tatap Muka secara terbatas sejak 6 September.

Kegiatan belajar mengajar di kelas masih dilakukan paling banyak tiga kali dalam sepekan dan hanya boleh diikuti 50 persen siswa . 

"Deliserdang masih lakukan PTM terbatas sampai saat ini. Kami lihat dulu perkembangannya," ucap Kepala Dinas Pendidikan Deliserdang, Timur Tumanggor yang ditemui di kantor Bupati Kamis, (30/9).

Mantan Camat Percut Seituan ini mengatakan, sejauh ini belum ada laporan siswa peserta PTM di Deliserdang yang terinfeksi Covid-19. 

Diakui kalau sampai saat ini masih ada juga beberapa orangtua yang memang belum menyetujui kalau anaknya untuk belajar tatap muka di sekolah. 

"Yang belum setuju PTM ada, tapi persentasenya sedikit sekali. Hanya nol koma sekian persen saja. Itu memang hak orang tua. Anaknya ya tetap belajar dari daring kalau orangtuanya enggak setuju," kata Timur Tumanggor. 

Terpisah Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Deliserdang, Jumakir menyebut saat ini masih dalam masa transisi. 

Menurutnya, setelah dua bulan PTM terbatas, Pemkab akan melakukan evaluasi. Jika memang situasi aman maka baru bisa digelar pembelajaran tatap muka secara normal. 

"Saat ini masih luring dan daring sistem pembelajaran yang kita lakukan. Luring tatap muka terbatas berarti dan Pembelajaran masih pakai shif dan 50 persen. Mau kita evaluasi juga yang selama ini telah dilakukan," ucap Jumakir. 

Menurut Jumakir, sekolah swasta juga harus mengikuti PTM terbatas. 

Beberapa sekolah yang melanggar prokes juga sudah diberikan peringatan. 

"Kemarin itu ada sekolah SD yang tidak mengikuti SOP dan menimbulkan kerumunan. Pihak sekolah yang ada di Sunggal itu sudah kami tegur. Jalur keluar masuknya satu pintu dan tidak diatur siswanya saat mau pulang makanya jadi kerumunan dan melanggar prokes," kata Jumakir. (dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved