Breaking News:

Johnson Tambunan Terpidana Sejak 2004 Belum Dieksekusi, Kejari Bilang Surat Putusan Lama Sampai

Kasi Intelijen Kejari Pematangsiantar Rendra Pardede mengatakan, salinan putusan tersebut baru diterima Kejari Pematangsiantar pada tahun 2020.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/Tommy Simatupang
Sekretaris Dinas PUPR Siantar Jonson Tambunan 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kejaksaan Agung RI belum mengeksekusi Johnson Tambunan, terpidana kasus korupsi pembangunan Pasar Tozai, Siantar yang putusan hukumannya telah in kracht sejak tahun 2004. 

Pada kasus itu, Tambunan divonis bersalah dan dihukum satu tahun penjara.

Kasi Intelijen Kejari Pematangsiantar Rendra Pardede mengatakan, putusan Mahkamah Agung tentang kasus korupsi Johnson sebesar Rp 18 juta tersebut dikeluarkan pada 23 Desember 2004. Namun, salinan putusan tersebut baru diterima Kejari Pematangsiantar pada tahun 2020 atau setelah 16 tahun kemudian.

"Sudah dimintai alasan kenapa lama baru turun oleh jaksa terdahulu," ujar Pardede, Kamis (30/9/2021). Namun, ia tidak merinci lebih jauh apa penyebab lamanya salinan putusan itu sampai ke Kejari Siantar.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pihaknya sudah meminta bantuan Kejagung RI dan diteruskan ke Imigrasi untuk mengantisipasi Johnson Tambunan melarikan diri ke luar negeri.

"Kami sudah minta bantuan ke Kejati, per 7 Juni 2021. Sementara tanggal penerbitkan DPO di bawah waktu sebelum kita kordinasikan ke Kejagung. Mungkin sudah diteruskan ke Imigrasi (untuk pencekalan)," katanya.

Rendra menyampaikan, pihaknya tak bisa secara gamblang menceritakan langkah-langkah pencarian Johnson Tambunan.

"Kami tanya juga ke Pemko mengenai yang bersangkutan, bahwasanya beliau sudah absen. Keluarga juga kita pantau. Jadi teknisnya nggak bisa kita sampaikan," katanya.

Kabag Hukum Pemko Pematangsiantar Herry Oktarizal dalam rapat Banggar di DPRD Pematangsiantar, Sabtu (25/9/2021) siang, menyebut mereka belum memecat Johnson Tambunan. Sebab salinan putusan dari pengadilan belum juga diterima. 

"Salinan putusannya belum diterima oleh Pemko Pematangsiantar," kata Herry kepada wartawan.

Tak hanya itu, menurut Kepala BKD Pematangsiantar Heryanto Siddik, Johnson Tambunan masih menerima gaji sebagai ASN di lingkungan Pemko Pematangsiantar, kendati hanya 50 persen dari yang diterimanya selama ini. (alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved