Breaking News:

Ketua BPD Rupawan dan Kades Diduga Kongkalikong, Teken LKPJ APBDes Bangunsari Tanpa Prosedur

 Aroma dugaan korupsi tercium dalam pengelolaan dana desa di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.

Editor: jefrisusetio
Istimewa
KOLASE Foto Ketua BPD Bangunsari sekaligus Kepala Sekolah Dasar Taman Siswa, Diah Novita Sari bersama Kepala Desa Juniardi dan Perangkat Desa Lainnya. 

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM –  Aroma dugaan korupsi tercium dalam pengelolaan dana desa di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.

Pasalnya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bangunsari, Diah Novita Sari diduga kongkalingkong dengan Kepala Desa Bangunsari, Juniardi. Mereka disebut-sebut meneken Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 tanpa melalui prosedur mekanisme yang berlaku.

“Tidak ada pembahasan LKPJ APBDes,    mereka (ketua BPD dan kepala desa) seperti kongkalikong. Meneken di ruang kepala desa. Mekanisme pembahasan tidak berjalan,” ujar seorang perangkat desa yang menolak identitasnya dipublikasi.

Ia menambahkan, selaku nahkoda BPD    harusnya mendorong pengawasan serta melakukan musyawarah LKPJ realisasi APBDes bersama-sama perangkat desa. Tetapi, mereka tidak menjalankan pembahasan sebagaimanan mekanisme yang ada.

“Meneken di ruang kepala desa menjelang   LKPJnya dikirim ke dinas. Inilah tidak benar,” katanya.

Selain itu, kata dia, integritas Ketua BPD Bangunsari, Diah Novita Sari sangat diragukan. Kini, inspektorat  Kabupaten Deliserdang disebut-sebut melakukan pemeriksaan LKPJ APBDes Desa Bangunsari

Besar dugaan, pemeriksaan itu dilakukan karena adanya pengaduan masyarakat perihal penyelewengan dana desa.

“Informasi yang kami peroleh, Inspektorat Kabupaten Deliserdang sedang melakukan pemeriksaan. Sebelumnya berkembang informasi Kejari Deliserdang sudah memeriksa kades," ujarnya. 

Sedangkan, Ketua BPD Bangunsari, Diah Novita Sari, menjelaskan, LKPJ APBDes memang diteken di ruang kepala desa.

“Saya menekennya di kantor desa. Saya meneken tidak melalui proses rapat jadi di ruang kepala desa. Pak Kades memanggil ke dalam ruang kerjanya,” katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved