Breaking News:

Pemprov Sumut Siap Sinkronisasi Peraturan Baru untuk Dorong Percepatan Penyesuaian Pengelolaan Hutan

Hal itu dilakukan demi menghindari kesalahan pengelolan hutan antar lembaga, sehingga kelestariannya tetap terjaga.

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Ayu Prasandi
HO
Pj Sekda Sumut, Afifi Lubis.   

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara akan terus mendorong percepatan penyesuaian pengelolaan hutan dengan peraturan (regulasi) yang baru, pasca-terbitnya Undang-undang (UU) Cipta Kerja

Hal itu dilakukan demi menghindari kesalahan pengelolan hutan antar lembaga, sehingga kelestariannya tetap terjaga.

"Penyesuaian ini harus secepatnya kita lakukan karena banyak perubahan pengelolaan hutan setelah terbitnya UU Cipta Kerja. Mudah-mudahan dengan cepatnya penyesuaian ini masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan hutan di Sumut bisa terselesaikan," kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Afifi Lubis, Sabtu (2/10/2021).

Diketahui regulasi sektor kehutanan menjadi salah satu yang turut mendapat penyesuaian dengan terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Selanjutnya, dari UU Cipta Kerja terdapat peraturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Baca juga: Pernikahannya Sudah Hancur, Gisel Menangis Ceritakan Momen Gempi Ungkap Hal Ini pada Gading Marten

Di samping juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PerMenLHK) Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyesuaian Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 

Selain itu, ada juga PerMenLHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumut disebutkan luas kawasan hutan yakni mencapai  3.010.160,89 hektare, atau sekitar 41 persen dari total daratan Sumut

Dengan kondisi itu, maka sejumlah permasalahan bisa saja timbul, di antaranya illegal logging hingga kebakaran hutan.

Untuk itu, menurut Afifi, dibutuhkan komiten dan keseriusan yang tinggi dalam menyikapi pengelolaan hutan di Sumut.

"Masalah kehutanan kita tidak sedikit dan mungkin beberapa masalahnya pelik, peraturan yang baru mencoba mengurai hal tersebut, dan kita yang bekerja di sini harus punya komitmen kuat dalam melaksanakannya," ungkapnya.

Baca juga: SMAN 1 Medan Peringkat Kesepuluh Sekolah Terbaik di Sumut, Ini Komentar Kepsek!

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Sumut Herianto mengatakan, sinkronisasi antar lembaga dalam pengelolaan hutan sangat perlu, agar peraturan baru terkait pengelolaan hutan berjalan dengan baik. 

Sehingga, ketika menjalankan peraturan yang baru, antar lembaga bisa berjalan selaras dalam mengelola hutan.

"Ada perubahan terkait perizinan dan investasi, ini perlu kita sesuaikan dan sinkronisasikan agar antara pusat daerah dan lembaga pengelola hutan lainnya selaras. Cukup banyak perubahannya, tetapi melalui rapat ini mudah-mudahan segera kita sinkronkan," kata Herianto.

(ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved