Breaking News:

Mantan Calon Wali Kota Siantar Herohwin Sinaga Divonis Empat Tahun Penjara

Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan, serta tidak mengembalikan kerugian keuangan negara.

TRIBUN MEDAN/GITA NADIA PUTRI TARIGAN
Mantan Dirut Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (Paus) Kota Pematangsiantar Herowhin Tumpal Fernando Sinaga mengikuti sidang Pengadilan Tipikor Medan, Senin (4/10/2021) secara virtual, Senin (4/10/2021). Herowhin divonis empat tahun penjara. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Dirut Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (Paus) Kota Pematangsiantar Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, divonis dengan empat tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (4/10/2021).

Majelis Hakim yang diketuai Mian Munthe menilai, mantan calon wali kota siantar periode 2010-2015 itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan terdakwa Herowhin Tumpal Fernando dengan pidana penjara selama empat tahun, denda Rp 200 juta subsidair, tiga bulan kurungan," kata Hakim Mian.

Tidak hanya itu, Herowhin juga dihukum  membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp 215 juta, dengan ketentuan setelah sebulan perkara pokoknya berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita kemudian dilelang.

"Bila nantinya harta benda terdakwa tidak mencukupi menutupi kerugian keuangan negara, maka diganti dengan pidana 1 tahun dan 3 bulan penjara," ucap hakim.

Dalam amar majelis hakim, adapun Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah memberantas praktik korupsi.

"Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan, serta tidak mengembalikan kerugian keuangan negara. Sedangkan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," ucap hakim.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nixon A Lubis, yang sebelumnya menuntut supaya Herowhin divonis lima tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsidair tiga bulan kurungan, serta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara Rp 215 juta subsidair 2,5 tahun penjara.

Dakwaan Jaksa

Dakwaan Jaksa menyebutkan, operasional perusahaan PD Paus berasal dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar yang diatur dalam Perda No.7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam PD Pembangunan dan Aneka Usaha. 

"Sebagaimana pada Pasal 7, menyatakan jumlahnya modal yang diserahkan ke PD Pembangunan dan Aneka Usaha adalah sebesar Rp 50 miliar, yang diberikan secara bertahap dan untuk tahun 2004 PD Paus diberikan dana penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar," kata jaksa.

Selanjutnya, kata Jaksa, Dana Penyertaan Modal tahun 2014 sebesar Rp 4 miliar,sesuai  Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RKAP) dipergunakan untuk biaya pegawai Rp 1.994.579.306, biaya kantor sebesar Rp 1.099.617.600, biaya pemeliharaan sebesar Rp 305.000.000, biaya peningkatan SDM sebesar Rp 350.803.094, dan biaya kegiatan pameran PD Paus sebesar Rp 300 juta.

"Bahwa dana penyertaan modal tahun 2014 tersisa adalah sebesar Rp 1.340.878.810 yang berada di Kas PD Paus (di dalam rekening PD PAUS pada Bank BTN Pematangsiantar) dan disatukan dalam penyertaan modal tahun 2015 yang diterima pada tahun 2015," kata Jaksa.

Namun, lanjut jaksa, berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, terdapat pengeluaran yang tidak benar atas pembayaran alat tulis kantor serta perlengkapan kantor.

 "Diadakan CV Kartini Jaya dan CV Gavra Mandiri, atas belanja alat tulis kantor (ATK), fotokopi dan cetakan, pengadaan lemari dua pintu, pengadaan lemari arsip badan pengawas, pengadaan lemari arsip direksi, lemari arsip pintu kaca pada PD Paus Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 215.000.000," ucap jaksa. (cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved