Breaking News:

News Video

Pengusulan Pemberhentian, Hefriansyah: Masa Jabatan Kami Sampai 22 Februari 2022

Hefriansyah menyampaikan, bahwa DPRD Pematangsiantar memiliki peran yang diatur dalam konstitusi yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Penulis: Alija Magribi | Editor: heryanto

Pengusulan Pemberhentian, Hefriansyah: Masa Jabatan Kami Sampai 22 Februari 2022

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR-Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah menanggapi santai hasil rapat pengusulan pemberhentian dirinya dan Wakil Wali Kota Togar Sitorus oleh DPRD Pematangsiantar, Selasa (5/10/2021) di ruang sidang DPRD Pematangsiantar. Hefriansyah mengaku dirinya orang yang realistis.

Kepada wartawan, Hefriansyah mengatakan tak ingin berandai-andai bila diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya yaitu 22 Februari 2022.

"Aku orangnya realistis. Kita hidup jangan berandai-andai. Aku orangnya nggak mau menghindari segala sesuatu. Kalau aku diundang ke DPRD maka aku hadir atas nama konstitusi," kata Hefriansyah.

Hefriansyah menyampaikan, bahwa DPRD Pematangsiantar memiliki peran yang diatur dalam konstitusi yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran. Namun Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai lembaga eksekutif juga memiliki hak konstitusi yang juga diatur dalam undang-undang.

"Kami juga punya hak konstitusi. Mana kala kami diberi amanah oleh Mendagri masa jabatan kami 22 Februari 2017 sampai 22 Februari 2022," ujar Hefriansyah didampingi Wakil Wali Kota Togar Sitorus.

Disinggung mengenai tanggapannya bila diberhentikan sebelum periodesasi kepemimpinan kepala daerah, yakni 5 tahun, Hefriansyah mengingatkan ada dasar konstitusi yang harus dipatuhi lembaga negara.

"Aku nggak pandai berandai-andai. Kita usahakan bertindak berdasarkan konstitusi," tegas Hefriansyah yang kemudian memasuki mobil dinas.

Hefriansyah bersama Togar Sitorus memenuhi undangan rapat Paripurna IX Pengusulan Pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Periode 2017-2022. Rapat ini dilaksanakan sebagai usul pemberhentian keduanya mengingat masa jabatan akan segera berakhir.

DPRD Pematangsiantar melalui Sekretaris Dewan Eka Hendra dalam pidato menyampaikan pengusulan pemberhentian Hefriansyah dan Togar Sitorus akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara.

"Pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara. Apabila ada kekeliruan dalam putusan ini akan dilaksanakan semestinya," ujar Eka.

Rapat Paripurna berlangsung beberapa kali interupsi oleh anggota dewan sendiri. Satu diantara suara datang dari anggota Fraksi Partai Demokrat, Metro Hutagaol yang meminta agar pengusulan pemberhentian mematuhi undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permintaan tersebut, kata Metro harus atas nama DPRD Pematangsiantar.

"Saya ingin menegaskan agar kita cermat untuk menindaklanjuti UU No. 23 tahun 2014 khususnya Pasal 78 dan pasal 79," kata Metro.

(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved