Breaking News:

Megawati Didugat

4 Anggota DPRD Samosir Gugat Megawati, Saut Tamba: Terpaksa Kami Lakukan

4 anggota DPRD Samosir menggugat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal pemecatan sepihak sebagai kader

Penulis: Arjuna Bakkara | Editor: Array A Argus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (12/1/2016). PDI Perjuangan secara tegas akan terus berjuang untuk memastikan, mengawal, mengarahkan dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik Pemerintah secara nasional agar tetap berpijak dalam nilai-nilai Pancasila. 

Gugatan diajukan melalui tim kuasa hukumnya Mangara Manurung SH MH, Ganda Maruhum SH, Superry Daniel Sitompul SH MH, Widya Kasih Batubara SH MH, Maya Manurung SH SpN dan Juara Amin Tua Hasiabuan SH dari Kantor Hukum Mangara Manurung SH MH & Associates, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Balige pada 14 September 2021.

"Memang benar gugatan ini terpaksa kita lakukan dan sidangnya pun saat ini telah berjalan, karena kami sebelumnya telah berusaha untuk menempuh penyelesaian melalui mekanisme internal partai sesuai AD/ART partai. Namun sayangnya, oleh pihak mahkamah partai sama sekali tidak ada tanggapan/repon baik secara lisan maupun tertulis, sehingga gugatan kita lakukan," ungkap Mangara Manurung, Senin (4/10/2021) sore.

Sidang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Evelyne Napitupulu SH pada 6 Oktober 2021 dan akan menjatuhkan putusan sela, yaitu putusan terkait apakah PN Balige berwenang atau tidak dalam mengadili perkara ini.

"Untuk itu kita juga berharap dengan diajukan gugatan ini di PN Balige dapat memberikan rasa keadilan bagi mereka, sebab mahkamah partai yang merupakan lembaga terdepan dalam penyelesaian konflik internal partai tidak memberikan tanggapan maupun memproses pengaduan maupun keberatan mereka yang sudah lewat batas waktu 60 hari sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga gugatan ini diajukan di PN Balige dengan register perkara nomor. 96/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Blg," bebernya.

Sementara itu, Penasihat Hukum PDIP Samosir BMS Situmorang

Isi dari Putusan Sela adalah mengenai berwenang tidaknya  Pengadilan Negeri Balige untuk  mengadili gugatan termaksud, mengingat adanya Eksepsi (tangkisan atau keberatan) dari para Tergugat melalui Jawaban, yang mendalilkan bahwa para Penggugat belum menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai, sebagaimana diaur dalam Pasal 32 dan 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bilamana Majelis Hakim mengatakan tidak berwenang, maka persidangan di Pengadilan Negeri Balige berakhir, para Penggugat hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. 

"Namun, bila Majelis Hakim menyatakan berwenang mengadili gugatan termaksud maka acara persidangan berlanjut ke agenda Pembuktian atau memeriksa pokok perkara,"ujar BMS Situmorang.(jun/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved