Breaking News:

Pemko Siantar Kordinasi dengan BKN Pecat ASN Buronan Korupsi Pasar

Herry juga tengah melakukan proses koordinasi terhadap Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pemecatan Johnson.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
Tribun Medan/Alija Magribi
Kabag Hukum Pemko Pematangsiantar Herry Oktarizal dalam rapat perencanaan P-APBD 2021 beberapa waktu lalu.  

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Kabag Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Herry Oktarizal menyebut perlu berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memecat Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pematangsiantar, Johnson Tambunan. 

Baca juga: Sekolah Dasar di Kota Medan Belum Boleh Gelar Pembelajaran Tatap Muka, Ini Sebabnya!

Johnson Tambunan adalah buronan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar atas kasus korupsi pembangunan Pasar Tozai Tahun 2003, yang merugikan negara Rp 18 juta. Putusan perkara korupsi yang dilakukan Johnson berkekuatan inchraht, dan diterbitkan tahun 2021. 

"Kita sedang proses ya, dalam artian, status hukum Jhonson Tambunan kami mengetahui baru-baru ini putusan dari Mahkamah Agung.

Ternyata Putusan dari Mahkamah Agung itu dan putusannya di tahun 2003 dan tahun 2021 baru berkas perkaranya dilimpahkan," ujar Hery saat diwawancarai di ruangan kerjanya, Selasa (5/10/21) sekira pukul 12.00 WIB

Herry juga tengah melakukan proses koordinasi terhadap Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pemecatan Johnson.

"Hasil koordinasi dengan BKN belum ada. Tapi kami minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengkonfirmasi keputusan itu ke BKN. Kami harus menunggu. Karena terlalu jauh. Kita tidak tahu mengapa lama baru diserahkan berkasnya itu," pungkasnya diwawancarai.

Sembari belum dilakukan pemecatan, ujar Hery Oktarizal, bahwa Jhonson Tambunan yang masih menerima gaji 50 persen.

Pihak Kejaksaan Negeri Pematangsiantar masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) dan Kejagung RI untuk mencari Johnson Tambunan. Pria tambun itu telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Baca juga: MENOHOK Jawaban Novel Baswedan, Diminta Bukti Beking Azis Syamsuddin di KPK

Kejaksaan menjelaskan, Johnson telah mengindahkan tiga kali panggilan kejaksaan sejak Maret 2021, sehingga dinilai tak koperatif dalam penegakkan hukum.

"Kita sudah minta bantuan ke Kejati, per 7 Juni 2021. Sementara tanggal penerbitkan DPO di bawah waktu sebelum kita kordinasikan ke Kejagung.

Mungkin sudah diteruskan ke Imigrasi (untuk pencekalan)," katanya seraya menyampaikan pihaknya tak bisa secara gamblang menceritakan langkah-langkah pencarian Johnson Tambunan.

(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved