Breaking News:

Direktorat Jenderal Pajak Sita Aset 6 Penunggak Pajak di Sumut Senilai Miliaran Rupiah

Tindakan penyitaan merupakan langkah terakhir karena wajib pajak belum melunasi utang pajaknya  dalam jangka waktu yang ditentukan

TRIBUN MEDAN/HO
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I melalui juru sita Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyita aset-aset para penunggak pajak. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara (Kanwil DJP Sumut) I melalui juru sita Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyita aset-aset para penunggak pajak.

Adapun aset-aset yang disita adalah aset tanah dan rekening dari enam penunggak pajak. 

Dengan demikian, aset tersebut sudah dikuasai oleh negara.

Aset yang dilakukan penyitaan tersebut kini berada dalam penguasaan negara untuk memberikan kesempatan terakhir kepada penunggak pajak, untuk melunasi utang pajaknya, sebelum dilakukan kegiatan penagihan aktif berikutnya.

"KPP Pratama Medan Barat menyita rekening bank PT PSI dengan nilai sita Rp 113 juta, " tutur Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Bismar Fahlerie, Jumat (8/10/2021). 

Lanjutnya, KPP Pratama Medan Timur menyita sebidang tambak seluas 5.762 meter persegi dari CV AN dengan nilai sita sekitar Rp 500 juta.

KPP Pratama Lubukpakam menyita rekening bank penunggak pajak SS dengan nilai sita Rp 728 juta.

Lalu KPP Madya Medan menyita rekening bank PT P dengan nilai sita Rp 37,6 juta,KPP Pratama Medan Polonia menyita rekening bank dari PT WBLK dengan nilai sita Rp 1,8 juta , KPP Pratama Binjai menyita rekening bank dari ST dengan nilai sita Rp 8,4 juta. 

Sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang No.19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.19/2000, penyitaan ini dilakukan karena dalam jangka waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya.

Tindakan penyitaan merupakan langkah terakhir karena wajib pajak belum melunasi utang pajaknya 
dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan langkah penegakan hukum ini diharapkan dapat 
memunculkan rasa keadilan pada masyarakat serta meningkatkat kepatuhan perpajakan wajib pajak. (cr9/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved