Breaking News:

Gugatan Kader PDI Perjuangan Terhadap Megawati Kandas

Gugatan kader PDI Perjuangan terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kandas di PN Balige

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Array A Argus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri memberikan penjelasan saat pengumuman kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). PDIP secara remsi mengumumkan 49 pasangan untuk 

TRIBUN-MEDAN.COM,TOBA – Gugatan hukum yang dilayangkan empat kader PDI Perjuangan Samosir terhadap Megawati Soekarnoputri kandas di PN Balige.

Menurut Mangara Manurung, kuasa hukum para penggugat, pengadilan menolak gugatan tersebut. 

"Tidak dijelaskan apa dasar putusan tersebut. Harusnya kan, orang kalau memutus tentu ada dasar pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Kenapa dia langsung mengambil amar putusan tersebut,” ujar Mangara Manurung, Jumat (8/10/2021).

Adapun empat kader PDI Perjuangan yang dipecat Megawati Soekarnoputri diantaranya Martua Tamba, Renaldi naibaho, Harry Jono Situmorang, dan Romauli Panggabean. 

Baca juga: Presiden Jokowi Melihat untuk Kali Terakhir Wajah Pendiri PDI Perjuangan Sabam Sirait

“Kalau menurut saya, hakim kita duga tidak mempelajari dan mempertimbangkan berkas kami. Kan, dalam gugatan itu enggak lazim kita buat dalam putusan sela. Kita langsung buktikan loh, ini surat mereka ke mahkamah partai, kita lampirkan itu. Seharusnya dari tanda terima surat itu pun sudah jelas nyata bahwa mereka sudah mereka memberikan surat pengaduan mereka kepada mahkamah partai; ada bukti tanda terimanya, bahkan orangnya ada yang menerima,” sambungnya.

Awalnya, para penggugat sudah menyampaikan laporan mereka ke pihak mahkamah partai PDI Perjuangan, namun tidak mendapat respon; pemanggilan penggugat dan sidang. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pihak mahkamah partai belum menjalankan tugasnya.

“Artinya, dalam penyelesaian perkara itu di mahkamah partai selama 60 hari tidak berjalan. kalau hitung-hitungan kita, sudah ada hampir 5 bulan dari surat tanggal 27 April sampai sekarang. Artinya, ada 5 bulan lebih. Jadi, artinya di situ mahkamah partai tidak menjalankan fungsinya, tugasnya,” terangnya.

Baca juga: PDI Perjuangan Siap Dukung Gubernur Edy Rahmayadi Dua Periode, Ini Syaratnya!

Selain gugatan terhadap Megawati Soekarnoputri, pihak penggugat juga mencantumkan mahkamah partai PDIP sebagai tergugat.

Menurutnya, perlakuan mahkamah partai PDIP telah melanggar hukum dengan tidak memanggil penggugat dan melakukan sidang atas gugatan tersebut.

“Kami bilang bahwa kami sudah melakukan sesuai dengan hukum, menyampaikannya ke mahkamah partai, namun mahkamah partai tidak menjalankan fungsinya, malah pemecatan yang datang. Jadi kemana kami mengadu? Karena kami anggap ini perbuatan melanggar hukum,” terangnya.(cr3/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved