Breaking News:

News Video

Inspektur Tambang Kementerian ESDM dan Tim Gabungan OPD Sumut Gerebek Galian C Ilegal di Langkat

Inspektur Tambang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggerebek galian C

Penulis: Satia | Editor: Risky Cahyadi

TRIBUN-MEDAN.COM, STABAT - Inspektur Tambang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggerebek galian C diduga ilegal di Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.

Pada saat peninjauan lapangan, Tim gabungan menemukan dua lokasi aktifitas pertambangan tanah urug (Galian C) tanpa izin, yang berdekatan di Desa Tebing Tanjung Selamat ini.

Menurut informasi di lapangan pertambangan tanah urug tersebut dilaksanakan oleh PT. Qton dan PT. Pandu Paramitra.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumut, Rajali melalui Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM, Budi Batubara menjelaskan, saat berada di lokasi pertambangan tanah urug yang dilakukan dari PT. Qton, Inspektur Tambang mempertanyakan legalitas perizinan kepada Satino yang mengaku sebagai penanggung jawab lapangan.

"Pada saat itu juga pihak dari PT. Qton menyerahkan fotokopi dokumen terkait aktivitas penambangan yang salah satunya, adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Tanah Urug yang diterbitkan pada tahun 2015," katanya, melalui sambungan telepon genggam, Minggu (10/10/2021).

Ia mengatakan, Inspektur Tambang dan Tim Gabungan meminta kepada pihak PT. Qton untuk segera menyerahkan dokumen lainnya dan menyuruh menghentikan aktifitas pertambangan sampai seluruh dokumen dilengkapi administrasinya.

Kemudian, dari lokasi pertambangan tanah urug yang dilakukan PT. Qton, Inspektur Tambang dan Tim Gabungan OPD Pemprov Sumut selanjutnya meninjau wilayah pertambangan lainnya, yakni PT. Pandu Paramitra.

Namun saat berada di lokasi PT. Pandu Paramitra, tampak aktifitas penambangan sedang berhenti dan di lokasi tidak dijumpai perwakilan dari PT. Pandu Paramitra.

Menurut Budi Batubara, berdasarkan fakta dan data di lapangan, temuan tersebut akan menjadi bahan kajian bagi Inspektur Tambang Kementerian ESDM RI. Lantaran, saat ini pengelolan pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Kata Budi, pengelolaan pertambangan telah beralih ke Pemerintah Pusat sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Tapi temuan tersebut juga menjadi evaluasi dan kajian bagi Tim OPD terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghimbau kepada pelaku usaha pertambangan untuk tidak melaksanakan kegiatan pertambangan sebelum memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Adapun OPD Pemprov Sumut yang ikut dalam pemantauan tersebut, yakni Satuan Polisi Pamong Praja Provsu, Dinas ESDM Provsu, DLH Provsu, DPMPPTSP Provsu, Dinas Perhubungan Provsu, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan aparat pemerintah setempat.

Informasi yang dihimpun tribun-medan.com, aktifitas pertambangan tanah urug tak berizin di Desa Tebing Tanjung Selamat tersebut dibeli oleh perusahaan BUMN untuk keperluan tanah timbun.

(wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved