Breaking News:

Pemkab Langkat Gelar Sosialisasi Pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pemerintah Kabupaten Langkat bekerjasama dengan perwakilan BPKP Provinsi Sumut gelar sosialisasi pengukuran indeks efektivitas pengendalian korupsi

Editor: jefrisusetio
Istimewa
Pemerintah Kabupaten Langkat bekerjasama dengan perwakilan BPKP Provinsi Sumut mengelar sosialisasi pengukuran indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) di Kantor Bupati Langkat, Kota Stabat. Sosialisasi tersebut dibuka Inspektur Kabupaten Langkat H Amril.  

TRIBUN-MEDAN.COM, STABAT - Pemerintah Kabupaten Langkat bekerjasama dengan perwakilan BPKP Provinsi Sumut mengelar sosialisasi pengukuran indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) di Kantor Bupati Langkat, Kota Stabat. Sosialisasi tersebut dibuka Inspektur Kabupaten Langkat H Amril. 

Inspektur Kabupaten Langkat, H Amril mengatakan, sosialisasi dan workshop IEPK kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Langkat bisa meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Sehingga bisa menerapkan tata kelola pemerintah agar tidak melakukan pembuatan korupsi. 

"Sebab Pemkab Langkat melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan fundamental, terdiri dari 5 aspek,  akuntabilitas, transparansi, independensi, koordinasi dan partisipasi," ujarnya. 

Ia menambahkan, demi wujudkan visi dan misi bupati yakni menciptakan reformasi birokrasi dan mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Karena itu, sangat diperlukan kerja sama yang solid dengan semua tingkatan. 

Seperti, dinas, badan, kantor, kecamatan sampai pemerintah desa/kelurahan. Guna membangun sistem tepat sasaran, untuk meminimalkan penyelewengan.

"Semoga melalui workshop IEPK ini, kita semakin lebih paham dan mengerti," katanya. 

Sedangkan, Pengendali Teknis Bidang Investigasi BPKP, Provinsi Sumut, Alam Tarigan bilang, IEPK merupakan model pengukuran efektivitas pengendalian korupsi pada instansi dan badan usaha pemerintah. Sebagai upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi didalam organisasi. 

Selain itu, kata dia, melalui framework penilaian penyelenggaraan SPIP, berdasarkan peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI No.5 Tahun 2021, tentang penilaian maturitas (kematangan). Lalu, penyelangaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada kementerian lembaga/pemerintah daerah. 

"Hal tersebut tercakup kedalam empat (4) unsur. Pertama sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Kedua, manajemen risiko indeks (MRI). Ketiga, indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK). Terkahir melalui Kapabilitas APIP," ujarnya. 

(*)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved