Breaking News:

TRIBUNWIKI

Mengenal Lebih Dekat Wali Kota Pertama Kota Binjai di Masa Kolonial Belanda dan Jepang

Pada masa pendudukan Belanda tahun 1947 Binjai berada di bawah Asisten Residen J. Bunger dan RM. Ibnu sebagai Wakil Wali Kota Binjai.

Penulis: Satia | Editor: Ayu Prasandi
HO
Kantor Balai Kota Binjai tempo dulu.  

TRIBUN MEDAN.COM, BINJAI- Berdasarkan catatan Wikipedia, J Runnanbi dan RM Ibnoe adalah Wali Kota pertama Kota Binjai.

Dalam laporan, J Runnanbi menjabat pada tahun 1944 - 1945. Kemudian, RM Ibnoe di tahun 1945 - 1947. 

Pada tahun 1942-1945 Binjai dibawah Pemerintahan Jepang dengan kepala pemerintahan Kagujawa (dengan sebutan Guserbu) dan tahun 1944-1945 pemerintahan kota dipimpin oleh ketua Dewan Eksekutif J. Runnanbi dengan anggota Dr. RM Djulham, Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh.

Baca juga: Presiden Jokowi Bersama Menko Airlangga Groundbreaking Smelter Freeport di Gresik

Di masa Kemerdekaan Indonesia

Pada tahun 1945, (saat revolusi) sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah RM. Ibnu. Pada 29 Oktober 1945, T. Amir Hamzah diangkat menjadi residen Langkat oleh komite nasional. 

Pada masa pendudukan Belanda tahun 1947 Binjai berada di bawah Asisten Residen J. Bunger dan RM. Ibnu sebagai Wakil Wali Kota Binjai.

Kemudian, di tahun 1948 -1950 pemerintahan Kota Binjai dipegang oleh ASC More. Tahun 1950-1956 Binjai menjadi kota Administratif kabupaten Langkat dan sebagai wali kota adalah OK Salamuddin kemudian T. Ubaidullah Tahun 1953-1956. 

Berdasarkan Undang-Undang Daruat No.9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi otonom dengan wali kota pertama SS Parumuhan.

Dalam perkembangannya Kota Binjai sebagai salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sumatra Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. 

Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1986 wilayah kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 km2 dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan ini berdasarkan Keputusan Gubenur Sumatra Utara No.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved