Breaking News:

Belajar Tatap Muka Mulai Berjalan, Direktur SD Ingatkan Pihak Sekolah Patuhi Prosedur Ini

Direktur Sekolah Dasar (SD) Kemendikbud Ristek, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., mengungkapkan pada Indonesia Hygiene Forum secara virtual

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Sejumlah siswa menyelesaikan soal ujian saat mengikuti kegiatan belajar tatap muka di SMPN 1 Medan, Senin (11/10/2021). Pemerintah Kota Medan kembali mengizinkan sekolah menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan membatasi maksimal 10 siswa untuk satu kelas yang hadir, serta menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat. 

TRIBUN-MEDAN.com - Belajar tatap muka mulai berjalan, Direktur SD ingatkan pihak sekolah patuhi prosedur ini.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim telah mengijinkan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. 

Sejumlah sekolah pun sudah menggelar PTM Terbatas.

Namun, untuk menggelar PTM ini ada sejumlah prosedur yang  dipatuhi pihak sekolah.

Direktur Sekolah Dasar (SD) Kemendikbud Ristek, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., pada Indonesia Hygiene Forum secara virtual, Rabu (13/20/2021) mengatakan SKB 4 Menteri yang menjadi dasar pijakan dilaksanakannya PTM terbatas telah disesuaikan beberapa kali dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan evaluasi capaian belajar peserta didik.

Baca juga: Materi Belajar Sekolah: Cara Menciptakan Suasana Nyaman di Sekolah

Baca juga: Materi Belajar Sekolah: Pengertian Fenomena Aging Population dan Cara Mengatasinya

Ia mencontohkan, pada Januari-Maret 2021 SKB 4 Menteri dievaluasi dan dilakukan penyesuaian.

Yaitu, apabila pemerintah daerah sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat daftar periksa, maka PTM terbatas diperbolehkan namun tidak diwajibkan.

Lalu, sejak April 2021 sampai sekarang, SKB 4 Menteri kembali dilakukan penyesuaian, yaitu apabila seluruh pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksin, maka satuan pendidikan wajib memberi opsi PTM terbatas.

Ini sejalan dengan perkembangan situasi dimana gelombang kedua Covid-19 sudah mulai melandai, sehingga pemerintah pusat mendorong dilaksanakannya PTM terbatas di wilayah PPKM level 1, 2 dan 3.

Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan PTM terbatas.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved