Breaking News:

E-Parking Tuai Polemik, Jukir Turun ke Jalan Sebut Pemko Medan Matikan Nafkah Masyarakat Kecil

Puluhan juru parkir (jukir) turun ke jalan datangi Pemko Medan, desak agar aturan E-Parking dicabut

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/RECHTIN HANI RITONGA
Puluhan juru parkir yang tergabung dalam Aliansi Parkir Seluruh Kota Medan melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis (14/10/2021).(TRIBUN MEDAN/RECHTIN HANI RITONGA) 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Puluhan juru parkir yang tergabung dalam Aliansi Parkir Seluruh Kota Medan unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis (14/10/2021).

Kordinator aksi, Dedi Harvi Syahari mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Parkir Elektronik (E-Parking).

"Kami menolak Perwal penerapan E-Parking yang dilakukan wali kota dan dinas perhubungan Kota Medan, ini mematikan nafkah para jukir, yang hari ini terus terintimidasi oleh pihak ketiga, yang akan memutuskan mereka dan tidak lagi bekerja di situ," ujar Dedi, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Dishub Kota Medan Menargetkan Rp 8,4 Juta PAD Dihasilkan dari Penerapan E-Parking Per Hari

Dedi mengatakan, klaim pendapatan sebesae Rp 10 juta per minggu dari penerapan E-Parking di Kesawan yang sempat dinyatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Iswar Lubis tidak benar.

"Itu kebohongan publik bahwasanya pendapatan Rp 10 juta seminggu itu bohong, jauh dari pendapatan yang dikatakan oleh Iswar Lubis selaku Kadishub Kota Medan, dan satu lagi tidak mungkin storan dari tukang parkir terpotong langsung disetorkan," katanya.

Dikatakannya, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebutkan selama ini justru kerap terjadi di kantor-kantor dinas perhubungan.

"Kalau kata wali kota tentang kebocoran-kebocoran itu, itu di kantor mereka bukan di lapangan. Harusnya kalau Kadis yang makan uang setoran, dipecatlah. Sementara kita enggak kasih setoran kita terlambat harus membayar besoknya double," tuturnya.

Baca juga: Dihasilkan dari Penerapan E-Parking Per Hari, Dishub Medan Targetkan Rp 8,4 Juta PAD

Ia meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution membuat kebijakan yang pro terhadap masyarakat.

"Jadi kita minta wali kota membuat kebijakan ini pro kepada kesejahteraan masyarakat bukan malah membunuh masyarakatnya sendiri. Kalau memang tak sanggup dia menjadi wali kota mundur, karena masyarakat memilih dia karenaa rasa bukan karena kemampuan," ucapnya.

Dedi menuturkan, setiap bulannya juru parkir mendapatkan upah sebesar Rp 500 ribu. Namun, belakangan ini, ia mengaku kerap terjadi pemecatan sepihak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved