Breaking News:

Membedah Rumah Cara Pemkab Asahan Memperbaiki Kelangsungan Hidup Masyarakat

Pemkab Asahan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) kepada warga Asahan

Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Ismail
Dok. Pemkab Asahan
Bupati Asahan H Surya B.Sc menempelkan stiker masyarakat penerima bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS). 

TRIBUN-MEDAN.COM, ASAHAN - Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya, Hal itu tertuang pada UU Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dimana setiap orang berhak untuk menempati rumah hunian yang layak agar kelangsungan hidup masyarakat lebih baik.

Maka dari itu, Pemkab Asahan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) kepada warga Asahan agar mengurangi RTLH yang biasa di kenal dengan bedah rumah.

H Surya B.Sc, selaku Bupati Asahan meninjau langsung bangunan rumah program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)
H Surya B.Sc, selaku Bupati Asahan meninjau langsung bangunan rumah program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) (Dok. Pemkab Asahan)

Dimana, pola penanganannya berbasis pada pemberdayaan masyarakat, mendukung penanganan wilayah kumuh, Mengurangi RTLH, Program padat karya tunai, Responsif, stimulan agar mendukung program sejuta rumah.

Program bantuan Rumah Swadaya terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia, Arah kebijakan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di kawasan permukiman kumuh.

Dalam Program bantuan Rumah Swadaya mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama untuk kesejahteraan masyarakat yang dapat hidup di rumah layak huni.

Masyarakat yang mendapat bantuan Rumah Swadaya memiliki beberapa kriteria yang di seleksi dengan ketat oleh dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan.

H Surya B.Sc, Bupati Asahan, memantau langsung penandatanganan dan penyerahan surat bangunan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman(Perkim) Kabupaten Asahan, M. Azmy Ismail.
H Surya B.Sc, Bupati Asahan, memantau langsung penandatanganan dan penyerahan surat bangunan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman(Perkim) Kabupaten Asahan, M. Azmy Ismail. (Dok. Pemkab Asahan)

Melalui Kabid Perumahan Dinas Pemukiman dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan, Musahan Sinaga menjelaskan ada beberapa penilaian yang menjadi aspek penting dalam penilaian.

"Penilaian Keselamatan Bangunan terdiri dari unsur Komponen struktur bangunan baik itu pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok maupun kerangka atap, kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding," jelas Musahan.

Selain kriteria bangunan, terdapat juga penilaian dari dampak kesehatan penghuni rumah itu sendiri. Mulai dari Pencahayaan, Penghwaan, dan ketersediaan MCK. "Yang terakhir, kecukupan minimum luas bangunan yaitu 9 m² perorang," katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved