Breaking News:

Usai Ditangkap di Kualanamu, Kadis BMBK Effendy Pohan Jalani Sidang Kasus Pemeliharaan Jalan

Jaksa mengatakan, Effendy menyetujui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin di Kabupaten Langkat tanpa ada perencanaan.

TRIBUN MEDAN/GITA NADIA PUTRI TARIGAN
Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Armand Effendy Pohan (ujung kiri bawah) jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (14/10/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Armand Effendy Pohan jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (14/10/2021).

Selain Effendy Pohan  yang ditangkap di Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang, disidang juga tiga terdakwa lainnya  yakni Ir. Dirwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Langkat 2020, Agussuti Nasution selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tengku Syahril, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Keempatnya didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mohammad Junio Ramandre mengkorupsi proyek pemeliharaan jalan di Kabupaten Langkat yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar Rp 2.499.769.520,00.

Jaksa mengatakan, Effendy menyetujui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin di Kabupaten Langkat tanpa ada perencanaan dan menyetujui pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

"Memerintahkan pembayaran tanpa melakukan pengujian dan penelitian kebenaran materiil terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ), melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD dan melakukan pengeluaran atas belanja beban APBD tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah," kata Jaksa.

Menurut Jaksa, terdakwa juga tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran SKPD yang di pimpinnya, menerima sesuatu yang bukan haknya yang patut diketahui atau diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

"Melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tidak taat pada peraturan perundang-undangan, serta tidak memperhatikan rasa keadilan menunjuk PPTK dalam kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Provinsi di Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan kopetensi jabatan," kata jaksa.

Dikatakan Jaksa, perbuatan Muhammad Armand Effendy Pohan memperkaya diri sendiri  sejumlah Rp 1.070.000.000, atau Ir. Dirwansyah, sejumlah Rp 732.274.000, Agussuti Nasution sejumlah Rp 105 juta serta Tengku Syahril sejumlah Rp 60 juta.

"Yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 1.987.935.253,00," kata Jaksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999.

Usai mendengar dakwaan Jaksa, majelis hakim yang diketuai Jarihat Simarmata menunda sidang pekan depan dengan agenda nota keberatan (eksepsi). (cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved