Breaking News:

Permintaan KPU Deliserdang Terkait Uang Rp 690 Juta Dicueki Pemkab

Pemkab Deliserdang sampai detik ini belum menanggapi permintaan duit Rp 690 juta yang diajukan KPU Deliserdang

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
PPK Percut Seituan jalani pemeriksaan oleh KPU Deliserdang, Kamis (28/6/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM,DELISERDANG- Pemkab Deliserdang sampai saat ini masih mencueki permintaan uang Rp 690 juta yang dilayangkan KPU Deliserdang.

Menurut pihak KPU, uang itu adalah Anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan tahun anggaran 2021. 

Meski pengajuan anggaran hibah sudah dilayangkan pada bulan Februari, namun sampai kini belum bisa tertampung di P-APBD 2021. 

"Proposal kami sudah dari bulan Februari lalu masuk berharap bisa ditampung di P (Perubahan APBD 2021). Tapi enggak ada kabar sampai sekarang (sampai P.APBD sudah diketok). Ya, gitu memang (harapan disiapkan anggaran hibah tahun 2022). (Kalau tidak dapat hibah) berarti pemerintah tidak mendukung dan mensupport program kita," ucap Ketua KPU Deliserdang, Syahrial Efendy, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Timo Daulay Lengser dari Ketua KPU Deliserdang, Syahrial Terpilih Jadi Penggantinya

Pihak KPU menyebut sudah pernah beberapa kali mengajukan surat audiensi ke Bupati Ashari Tambunan untuk persoalan Anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan. 

Tidak diketahui apa yang menjadi kendala, sampai kini surat audiensi pun tidak pernah berbalas.

KPU Deliserdang hanya berpendapat mungkin Bupati sibuk. 

"Belum ada waktunya mungkin. Kalau (KPU) Medan dapat Rp 450 juta itu hibahnya. Bukan ditampung di perubahan tapi memang di APBD 2021. Kita sudah pernah datangi ke Badan Pengelolan Keuangan beberapa bulan lalu rupanya tidak dimasukkan makanya kita pingin audiensi ke Pak Bupati saat itu tapi belum ada kabar bisanya kapan," kata Syahrial.

Syahrial mengakui kalau dari proposal yang mereka ajukan dana anggaran yang mereka butuhkan hanya sekitar Rp 690 jutaan.

Disebut dalam permohonannya pihak KPU Deliserdang juga menyertakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah di reviu oleh KPU RI agar tidak terjadi double anggaran sesuai dengan dokumen Nomor: LAP-157/LHR.08/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020.

Baca juga: Pascaputusan DKPP, Komisioner KPU Deliserdang Belum Tetapkan Ketua Baru

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved