Breaking News:

Suripno Ngadimin Diminta Keluar dari Kantor PBSI Sumut, Forum Pengurus Minta Gubernur Perhatian

Ali Yusran Gea menyatakan kepengurusan PBSI Sumut pimpinan Suripno Ngadimin tidak sah berdasarkan keputusan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia.

Penulis: Goklas Wisely | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/GOKLAS WISELY
Forum Pengurus Kota/Kabupaten PBSI unjuk rasa di depan gedung PBSI Sumut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Sabtu (23/10/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Forum Pengurus Kota/Kabupaten Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia unjuk rasa di depan gedung PBSI Sumut, Kecamatan Percut Seituan, Sabtu (23/10/2021). 

Koordinator aksi Ali Yusran Gea menyatakan kepengurusan PBSI Sumut pimpinan Suripno Ngadimin tidak sah. 

"Berdasarkan putusan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia No. 5/P.BAORI/2018, bahwa kepengurusan PBSI Sumut masa bakti 2018 -2022 tidak sah," katanya. 

"Ini adalah putusan yang final dan mengikat. Artinya tidak ada upaya membela diri lagi. Dan surat - surat dari berbagai lembaga yang mengaburkan putusan tersebut," sambungnya. 

Mereka pun meminta Suripno Ngadimin untuk segera mematuhi putusan Baori. 

Ia mengatakan, kepengurusan ini tidak boleh dipertahankan karena akan memalukan Sumut. Menurutnya, akibat hukum dari kejadian tersebut ialah segala keputusan yang dikeluarkan PBSI Sumut saat ini cacat hukum. 

Dia pun menjelaskan kepengurusan harus dibersihkan demi nasib pebulutangkis Sumut yang akan mengikuti ajang PON ke depan. 

Baca juga: Bupati Tapanuli Utara Ajukan Proposal Pembangunan Lapangan Pacuan Kuda ke Menpora

Baca juga: Sumut Gagal Masuk Sepuluh Besar PON Papua, Ketua KONI Provinsi Minta Maaf

"Apa lagi menuju PON dan kita sebagai tuan rumah. Maka Gubernur dan KONI harus bisa prihatin tentang keberadaan PBSI yang tidak sah ini," ujarnya. 

Berikut ini tuntutan dari Forum Pengurus Kota/Kabupaten PBSI:

1. Menuntut Suripno Ngadimin serta segenap pengurus PBSI Sumut 2018/2022 untuk mematuhi putusan Baori No. 5/P.BAORI/2018. 

2. Menuntut Suripno Ngadimin serta segenap pengurus PBSI Sumut 2018/2022 tidak melakukan tindakan yang mengatasnamakan PBSI Sumut. 

3. Menuntut Suripno Ngadimin serta segenap pengurus PBSI Sumut 2018/2022 untuk mengosongkan kantor dan gedung PBSI Sumut. 

4. Menuntut Suripno Ngadimin serta segenap pengurus PBSI Sumut 2018/2022 untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan tindakan administrasi dan keuangan yang berhubungan dengan PBSI Sumut. 

(cr8/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved