Breaking News:

Pemanfaatan PPh UMKM Sumut Rp 33,7 Miliar

Insentif pajak yang dijelaskan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Sumut I Eddi Wahyudi, memberikan kemudahan bagi sektor perekonomian yang terdampak.

Penulis: Angel aginta sembiring | Editor: Eti Wahyuni
TRIBUN MEDAN/RECHTIN HANI RITONGA
Pelaku UMKM saat memamerkan produk di gerai UMKM Kota Medan, di Manhattan Time Square, Jalan Gatot Subroto Medan, Rabu (9/6/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebagai salah satu bentuk dukungan Kementerian Keuangan terhadap UMKM di masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 lalu.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumatera Utara Tiarta Sebayang, mengatakan bahwa pemerintah telah memberi dukungan pada UMKM melalui enam stimulus, yakni bunga subsidi UMKM, kedua melalui bantuan di usaha mikro, ketiga subsidi imbal jasa penjaminan, keempat penempatan dana pada bank umum, kelima restrukturisasi kredit, dan keenam insentif pajak.

Insentif pajak yang dijelaskan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Sumut I Eddi Wahyudi, memberikan kemudahan bagi sektor perekonomian yang terdampak.

"Pada tahun 2020, total pemanfaatan insentif perpajakan sebesar Rp 952 miliar. Dan, 3,8 persen dari total pemanfaatan insentif atau sebesar Rp 36 miliar adalah pemanfaatan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, " tutur Eddi, Senin (25/10).

Baca juga: Sekdakab Toba Bilang Aparat tak Perlu Dapat Insentif Penanggulangan Covid-19

Selama tahun 2021, total pemanfaatan insentif perpajakan mencapai Rp 1,03 triliun dan pemanfaatan PPh Final UMKM sebesar Rp 33,7 miliar.

Selain itu, Eddi juga menjelaskan mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di antaranya ada perubahan UU PPh, Perubahan UU PPN, Perubahan UU KUP, program Pengungkapan Sukarela dan Pajak Karbon.

Kata Eddi, latar belakang UU HPP adalah membangun sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel.

"Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum," katanya.

Dijelaskan lebih detil oleh Penyuluh Pajak Kanwil DJP Sumut I, Muan Ridhani Panjaitan, salah satunya mengenai Pajak Penghasilan dalam UU HPP.

Ada pun terdapat perubahan bracket penghasilan Orang Pribadi dari semula untuk Lapisan I (tarif pajak 5%) adalah 0- Rp 50 juta menjadi 0-Rp 60 juta. Terdapat penambahan lapisan untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar dengan tarif pajak 35 persen.

"Selain itu, juga bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5 persen (PP23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenakan PPh, " tutupnya.

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved