Breaking News:

Rencana Ganjil Genap, DPRD dan Pemkab Karo Berikan Saran Minta Lebih Memaksimalkan Jalur Alternatif

Jika melihat kondisi yang ada saat ini, memang saat terjadinya bencana atau peristiwa lainnya di jalur lintas ini membuat arus lalu lintas langsung te

Penulis: Muhammad Nasrul | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/Nasrul
Personel polantas mengatur arus lalu lintas di Berastagi, Karo, Sumatera Utara, Minggu (10/10/2021).TRIBUN MEDAN/Nasrul 

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, memiliki rencana untuk menerapkan sistem ganjil genap untuk kendaraan yang melintas di Jalan Jamin Ginting. Canangan ini dijelaskan Edy, karena melihat beberapa kali jalur utama penghubung dari Kota Medan menuju Kabupaten Karo ini acap kali terkendala jika terjadi musibah.

Menanggapi canangan ini, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting mengaku pihaknya cukup mengapresiasi canangan tersebut. Namun begitu, dirinya mengaku jika rencana ini bukanlah merupakan pilihan terbaik mengingat jalur utama ini merupakan jalan lintas dan untuk mendukung pariwisata.

"Kalau menurut saya harus kita kaji dulu seperti apa kebijakan ini, jangan nanti kita buat kebijakan malah tidak efektif. Karena di satu sisi kita mendorong pariwisata agar berjalan," ujar Theopilus, Senin (25/10/2021) malam.

Jika melihat kondisi yang ada saat ini, memang saat terjadinya bencana atau peristiwa lainnya di jalur lintas ini membuat arus lalu lintas langsung terputus.

Pasalnya, di lokasi ini tidak memiliki akses lain yang dapat dipergunakan untuk alternatif.

Baca juga: Diam-Diam Sudah Jadi Nenek! Maia Estianty Pamerkan Cucunya, Namanya Sama dengan Putri Mulan Jameela

Sehingga, menurut Theopilus sebaiknya provinsi lebih memperhatikan dan memaksimalkan jalur alternatif yang ada. Dikatakannya, langkah ini merupakan salah satu yang paling ditunggu oleh masyarakat karena jika terjadi sesuatu pengendara tidak terjebak kemacetan yang memakan waktu cukup lama.

"Justru kita harusnya lebih mengejar jalur alternatif yang lebih dimaksimalkan lagi. Seperti dari kawasan Tuntungan bisa menembus ke Sibolangit, itu kondisnya lebih landai, sehingga bisa digunakan untuk jalur kendaraan produksi, inilah yang kita perjuangkan," ucapnya.

Di tempat terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo Onasis Sitepu, juga mengungkapkan hal serupa. Dengan rencana sistem ganjil genap ini, dinilai hal tersebut kurang efektif karena membuat rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

"Saya rasa kurang efektif, karena ini merupakan jalan nasional yang dilintasi oleh kendaraan yang melintas antar kabupaten bahkan provinsi," katanya.

Dirinya menilai, jika rencana ini diterapkan di jalur yang merupakan lintas utama maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak baru. Karena selama ini, contoh penerapan sistem ganjil genap diberlakukan di jalan dalam kota dengan kondisi arus lalu lintas yang cukup padat.

Lebih lanjut, dikatakannya pihaknya lebih menyarankan agar sebaiknya di jalur utama ini diberlakukan sistem buka tutup. Terlebih, di waktu-waktu padat kendaraan seperti hari libur dan hari besar nasional lebih baik dimaksimalkan pengaturan pembatasan kendaraan yang melintas.

Baca juga: Putra Mertua Ahok Tersandung Kasus Pacaran di Mobil Patroli Polisi, Ini Sosok Ibu Puput Nastiti Devi

"Sekarang inikan masalah pengaturan lalulintas pada saat padat, seperti kendaraan dengan sumbu panjang tidak boleh melintas saat jam padat seperti hari libur. Jadi lebih baik diberlakukan buka tutup saja," ungkapnya.

Pihaknya menilai, dengan sistem buka tutup dinilai lebih maksimal dalam mengurangi kemacetan. Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar petugas di lapangan lebih tegas lagi kepada para pengendara yang membuat kemacetan seperti menyalip pada saat macet.

"Jadi kan sekarang pengendara itu tidak tertib, makanya saran kita lebih tegas lagi petugas. Jika ada pengendara yang tidak ikut antrean kendaraan tidak ada tindakan tegas seperti penilangan, sehingga tidak ada efek jera," pungkasnya.

(cr4/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved