Breaking News:

Pemko Medan Apresiasi Digelarnya Bakti Inovasi Deseminasi Informasi Geospasial

Pemerintah Kota Medan memberikan apresiasi terhadap digelarnya acara bakti inovasi deseminasi informasi geospasial.

Editor: jefrisusetio
Istimewa
Pemerintah Kota Medan memberikan apresiasi terhadap digelarnya acara bakti inovasi deseminasi informasi geospasial yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial (BIG).  

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pemerintah Kota Medan memberikan apresiasi terhadap digelarnya acara bakti inovasi deseminasi informasi geospasial yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial (BIG). 

Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman mengatakan, acara tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan. Peta merupakan suatu hal yang sangat penting didalam penataan suatu negara baik itu secara regional maupun daerah.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, peta sudah berbentuk digital yang dibuat dengan menggunakan berbagai teknologi. Seperti menggunakan foto udara, radar maupun satelit yang semuanya dapat di kombinasikan dengan titik kordinat yang akurat.

"Dengan adanya peta digital ini banyak hal yang dapat kita lakukan termasuk  mengatur batas wilayah antara kab/kota sehingga saat ini dengan bantuan peta digital sudah fix batas daerah antara kota Medan dengan Deliserdang," ujarnya. 

Peta yang ada saat ini juga, lanjut Wiriya lagi dapat dibuat menjadi beberapa peta tematik apakah itu peta bebatuan, peta jenis tanah, peta kemiringan dan lainya sehingga ini menjadi dasar informasi dalam membuat sebuah perencanaan perkotaan. 

"Oleh sebab itu kami sangat menyambut baik dengan adanya kegiatan ini, karena akan sangat berguna bagi komponen masyarakat."ujar Wiriya sembari berharap kedepanya BIG dapat menghasilkan peta tematik lainya yang lebih bermanfaat.

Sementara itu Plt Deputi Bidang Infrastuktur Informasi Geospasial BIG, Sumaryono menjelaskan sejak tahun 2011 telah keluar undang-undang no 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial dan ditambah dengan munculnya Perpres tentang Satu Data Indonesia.

Sehingga dengan adanya dua produk hukum ini semakin memudahkan masyarakat untuk memproleh data melalui platform Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

"Dengan platform ini masyarakat dapat mengetahui tinggal dimana, bahkan Pemerintah dapat menggunakan platform ini untuk mengetahui data masyarakat miskin di daerah," ungkapnya. 

(*) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved