Breaking News:

Wacana Larangan Ekspor CPO, Pengamat Ekonomi: Sisa Produksi Mau Dikemanakan?

Wacana larangan ekspor CPO kelapa sawit oleh pemerintah untuk penghiliran industri kelapa sawit menuai beragam tanggapan. 

Penulis: Kartika Sari | Editor: Liston Damanik
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Sejumlah pekerja memeriksa persiapan memuat minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil) ke dalam kapal di Pelabuhan Multi Purpose Kuala Tanjung, Batubara, Sumatera Utara, Jumat (2/8/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wacana larangan ekspor CPO kelapa sawit oleh pemerintah untuk penghiliran industri kelapa sawit menuai beragam tanggapan. 

Berdasarkan data dari asosiasi pengusaha kelapa sawit, kebutuhan pasar luar negeri untuk ekspor mencapai 66 persen produksi sebesar 51,58 juta ton CPO. Sebanyak 44 persen diserap ke dalam negeri sebesar 17,34 juta ton.

Berdasarkan data di atas, pelarangan ekspor CPO di Indonesia akan membuat 51,58 juta ton harus mampu terserap di dalam negeri juga.

Pengamat ekonomi Sumut Armin Nasution mengungkapkan jika ekspor CPO dilarang, akan ada penumpukan produksi.

"Sejauh ini kebutuhan kita pasti tercukupi. Apalagi dengan kapasitas mencapai 51 juta ton itu sudah sangat besar dan itu bisa dipenuhi di dalam negeri. Saya kira tidak bisa kalau tidak diekspor karena akan terjadi penumpukan. Saya kira negara yang akan dirugikan," ungkap Armin, Selasa (26/10/2021).

"Dalam negeri itu kita kebutuhannya sekitar 17 ton-20 ton itu kebutuhannya. Kalau tidak ekspor ya pasti ya tumpuk, mau dikemanakan produksi ini. Kalau pasokan over supply untuk sawit ini, bisa saja ketika panen gak ada yang menampung," lanjutnya.

Disebutkan Armin, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tersebut dengan mencari alternatif lain tanpa harus ada larangan ekspor CPO yang sejauh ini menjadi devisa terbesar Indonesia.

"Seharusnya menetapkan pungutan ekspor bukan malah melarang ekspor ini. Kalau larangan karena kewajiban dalam negeri tidak terpenuhi, harusnya pajaknya saja yang dinaikkan. Disatu sisi pemerintah dapat pajak ekspornya, kebutuhan dalam negeri terpenuhi," ujarnya.

"Pelarangan menurut saya bukan langkah yang bijak. Wajib dulu penuhi kebutuhan dalam negeri dan kalaupun mau ekspor dikenakan pungutan ekspor itu akan lebih bagus," pungkas Armin. (cr13/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved