Breaking News:

Warga Desa Suka Maju Minta BPN Ukur Ulang Lahan di Kawasan Siosar

Puluhan warga Desa Suka Maju, Kecamatan Tigapanah, kembali mendatangi Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Karo.

Penulis: Muhammad Nasrul | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/MUHAMMAD NASRUL
Puluhan warga Desa Suka Maju, Kecamatan Tigapanah, kembali mendatangi Kantor BPN Kabupaten Karo, di Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe. Kedatangan mereka ini untuk meminta BPN untuk melakukan pengukuran ulang tanah yang ada di Siosar. 

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Puluhan warga Desa Suka Maju, Kecamatan Tigapanah, kembali mendatangi Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Kamis (28/10/2021).

Warga meminta BPN untuk mengukur ulang luas tanah yang ada di kawasan Siosar.

Warga menuntut kejelasan terkait konflik lahan dengan sebuah perusahaan di kawasan itu.

Perwakilan warga, Loyd Ginting, menjelaskan aksi damai ini dilakukan berkaitan tentang adanya penerbitan peta bidang oleh BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara. Pasalnya, dari luas lahan 89,5 hektar yang diklaim dikuasai oleh perusahaan itu dianggap telah memasukkan areal milik adat dan masyarakat desa.

"Kami meminta kepada BPN Kabupaten Karo untuk meninjau ulang peta bidang yang telah mereka terbitkan pada Desember 2020 lalu," ujar Loyd.

Menurutnya, penerbitan peta bidang ini tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam aturan itu, disebutkan bahwa pengukuran tahan harus menyertakan berita acara yang salah satunya harus diketahui oleh masyarakat yang memiliki areal lahan di sebelah lahan yang akan diterbitkan peta bidangnya.

"Kami anggap ini sudah menyalahi, untuk itu kami minta agar ditinjau ulang dan kita minta BPN untuk turun ke lapangan untuk melihat batas-batas wilayah, dan untuk dilakukan pengukuran ulang," ucapnya.

Diketahui, aksi damai ini merupakan kali ketiga masyarakat datang ke Kantor BPN yang berada di komplek perkantoran Kantor Bupati Karo ini. Pasalnya, hingga saat ini pihak BPN Karo belum bersedia mengabulkan permintaan masyarakat untuk melakukan pengukuran ulang.

Dari audiensi ini, diketahui jika BPN Kabupaten Karo tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengukuran di kawasan yang dimaksud.

"Dalam hal ini, BPN Kabupaten Karo tidak memiliki wewenang baik penerbitan peta bidang ataupun pengukuran ulang. Karena sesuai dengan ketentuan, apabila luas lahan lebih dari 10 hektar maka hal tersebut merupakan wewenang dari Kanwil," ucap perwakilan dari BPN Kabupaten Karo.

Mendengar jawaban ini, masyarakat kembali meminta kepada pihak BPN Kabupaten Karo agar dapat menyampaikan permohonan warga ini ke Kanwil untuk dilakukan peninjauan ulang. Pasalnya, masyarakat sudah gerah dengan permasalahan yang sudah berlarut ini.

Loyd kembali menjelaskan, dari diskusi yang dilakukan diketahui ternyata untuk dilakukan peninjauan ulang pihak Kanwil juga telah menyurati perusahaan yang dimaksud. Memang dari balasan surat tersebut, perusahaan tidak mempermasalahkan jika akan dilakukan pengukuran ulang.

"Tapi perusahaan ini tidak bertanggung jawab, dalam artian ternyata untuk pengukuran ulang harus memenuhi biaya PNBP. Mungkin perusahaan ini tidak mau membayar biaya itu, tapi agar dapat terealisasi pengukuran ulang, kami masyarakat desa bersedia untuk menanggung biaya ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, pria yang mengenakan baju berwarna putih ini menjelaskan jika masyarakat memberikan tenggang waktu satu minggu kepada pihak BPN untuk memberikan jawaban akan permintaan ini. Nantinya, jika dalam batas waktu yang ditentukan belum ada jawaban, maka pihaknya akan kembali ke jalan untuk menuntut permintaan mereka ini. (cr4/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved