Breaking News:

Penetapan Tersangka Korupsi Pengadaan Soundsystem Pemkab Toba Digelar di Polda Sumut

Perkara ini telah berproses sejak tahun 2018 hingga saat ini. hingga saat ini, penetapan tersangka akan dilakukan saat gelar perkara di Polda Sumut.

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Royandi Hutasoit
MAURITS PARDOSI/ TRIBUN MEDAN
Kasat Reskrim Polres Toba AKP Nelson Sipahutar. 

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA – Kasat Reskrim Polres Toba AKP Nelson Sipahutar menyampaikan bahwa pihaknya masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan sound system di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba.

Perkara ini telah berproses sejak tahun 2018 hingga saat ini. hingga saat ini, penetapan tersangka akan dilakukan saat gelar perkara di Polda Sumut.

Sebelumnya, ia telah menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan sound system pada Tahun Anggaran 2014 sekitar Rp 1 Miliar.

Dalam proses tersebut, ada 29 saksi telah diperiksa oleh pihak Polres Toba. Pihaknya masih menunggu hasil dari ahli dan penetapan tersangka akan segera dilakukan.

“Kita masih meminta tanggapan dari pihak ahli. Artinya, kita masih lakukan penyelidikan hingga saat ini. Gelar perkata akan dilaksanakan di Polda Sumut dan penetapan tersangka akan segera.” Ujar Kasat Reskrim Polres Toba AKP Nelson Sipahutar saat dikonfirmasi tribun-medan.com pada Rabu (3/11/2021).

"Dalam kasus ini, ada sebanyak 29 orang yang kita periksa di lingkungan Sekdakab Toba atas dugaan kasus korupsi pengadaan  barang pada tahun 2014 tersebut," ujar Kasat Reskrim Polres Toba AKP Nelson Sipahutar pada Selasa (5/10/2021). 

"Ini sudah dalam proses penyidikan di Tipikor Polres Toba. Jadi, perkara tersebut dilaporkan pada 22 Oktober 2018, pengadaan sound system di bagian umum dan perlengkapan Kabupaten Toba Samosir  pada saat itu," sambungnya. 

Ia juga menjelaskan nilai kontrak dalam pengadaan barang tersebut. Ia menjelaskan bahwa adanya perlambatan penanganan yang disebabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masih DPO pada waktu itu. 

"Nilai kontraknya pada waktu itu Rp 943.930.000, tidak sampai Rp 1 Miliar. Itu untuk anggaran tahun 2014. Dan hambatan kenapa ini sampai lama penanganannya di penyidik, ini karena Kuasa Pengguna Anggaran inisial EPP sebagai Kabag Umum menghilang, atau tidak di tempat dan merupakan DPO Kejaksaan. Dan, kami juga berusaha mencari bersangkutan selama ini, namun tidak ketemu," sambungnya. 

Namun, pada tahun 2020, KPA yang berinisial EPP tersebut telah diproses di kejaksaan dan kini sedang berada di rumah tahanan (rutan). 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved