Breaking News:

Dugaan Korupsi Hutan Rp 34 Miliar, Eks Bupati Tobasa dan Sekda Dijebloskan ke Rutan Tanjunggusta

Mantan Bupati Tobasa, Sahala Tampubolon dan Sekdanya, Parlindungan Simbolon terjerat kasus dugaan korupsi pengalihan status APL Hutan Tele Samosir

TRIBUN MEDAN/GITA NADIA PUTRI TARIGAN
Jaksa membawa satu dari tiga tersangka dugaan korupsi alih fungsi lahan untuk dijebloskan ke penjara Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan, Selasa (3/11/2021) sore.(TRIBUN MEDAN/GITA NADIA PUTRI TARIGAN) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Bupati Tobasa, Sahala Tampubolon dan Sekdanya, Parlindungan Simbolon terjerat kasus dugaan korupsi pengalihan status Areal Penggunaan Lain (APL) Hutan Tele, Samosir, senilai lebih Rp 34 miliar.

Keduanya kini telah dijebloskan ke Rutan Tanjunggusta Medan, oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut..

Selain Sahala Tampubolon dan Parlindungan Simbolon, Kejaksaan Tinggi Sumut juga melakukan penahanan terhadap eks anggota DPRD Tobasa, Boluson Pasaribu

"Dikerenakan kejadian perkara di Samosir, sehingga Jaksa Penuntut Umum Kejari Samosir menerima berkas dari Jaksa Penyidik Kejati Sumut dengan koordinatornya dari Kejati Sumut," kata Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos Arnold Tarigan, Rabu (3/11/2021).

Yos menjelaskan, dari hasil penelitian jaksa, dugaan korupsi pengalihan status APL Tele ini 'disulap' menjadi milik pribadi.

"Lahan tersebut diubah menjadi permukiman dan lahan pertanian. Ditemukan potensi kerugian negara berdasarkan hasil audit dari BPKP Wilayah Sumut sebesar Rp 34.740.000.000," beber Yos. 

Baca juga: Mantan Anggota DPRD Samosir Tersangka Korupsi Pengalihan Status APL Hutan Tele

Baca juga: Menara Pandang Tele, Destinasi Wisata Legendaris di Danau Toba

Dalam kasus dugaan korupsi ini, kata Yos, Sahala Tampubolon tidak melaksanakan tugasnya sebagai Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan Landreform di daerahnya masing-masing.

"Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform," ucapnya.

Sementara itu, lanjut Yos, tersangka Parlindungan Simbolon telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Sekda pada masa itu (2003) untuk mengusulkan nama-nama warga masyarakat yang bukan warga setempat dan bukan pula petani setempat. 

Pasal yang disangkakan kepada dua tersangka adalah melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Untuk proses hukum selanjutnya, kedua tersangka dititipkan ke Rutan Tanjunggusta Medan," pungkasnya.

(cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved