Breaking News:

Pembangunan Proyek Jalan Parsoburan Batas Laburan Asal Jadi Diduga Sarat Korupsi, Edy: Kita Tindak

Proyek jalan di Parsoburan (Kabupaten Toba)-Batas Labuhanbatu Utara (Labura) dikerjakan asal jadi dan terindikasi sarat korupsi

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Array A Argus
HO
Proyek asal jadi di Parsoburan yang rusak sebelum dipakai 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Proyek perbaikan dan pengaspalan jalan di Parsoburan (Kabupaten Toba)-Batas Labuhanbatu Utara (Labura) dikerjakan asal jadi.

Proyek ini terindikasi sarat korupsi, bila melihat bentuk fisik yang ada.

Menurut informasi, proyek jalan Parsoburan tersebut senilai Rp 24,1 miliar.

Belum lagi sempat dipakai, jalan sudah rusak lagi. 

Atas hal tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi diminta segera bertindak sebelum masalah ini jadi temuan aparat penegak hukum. 

Baca juga: Kejati Sumut Penjarakan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Anggaran PT Perkebunan Sumatera Utara

"Kita tindak. Saya sampaikan terima kasih masukan ini," kata Edy, Jumat (5/11/2021).

Edy menyebutkan, bahwa pembangunan infrastruktur di Sumut sudah menjadi fokus Pemprov Sumut yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat.

Dengan tegas ia mengatakan, tak boleh ada pihak yang bermain-main dalam pengerjaanya.

"Enggak ada ampun soal yang begini. Rakyat kita ini yang penting," tegasnya. 

Baca juga: BABAK BARU Setelah Luhut Panjaitan dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Korupsi Bisnis PCR

Terpisah, Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut Bambang Pardede mengaku, telah mendapat informasi terkait pelaksanaan proyek yang pengerjaannya dimulai pada 16 April 2021. Proyek tersebut ditargetkan rampung selama 180 hari. 

Bambang menyebutkan telah menurunkan tim uji ketik Laboratorium Dinas BMBK ke lapangan untuk mengecek base sebagai dudukan aspal, aspal, dan pelaksanaan drainase sekaligus mutu betonnya. 

Dari hasil pemeriksaan uji petik ini, tim kemudian merekomendasikan sejumlah hal.

Pertama perhitungan ulang kembali ketebalan karena belum sesuai dengan volume yang direncanakan.

"Perintah pembongkaran aspal yang tidak sesuai dengan mutu yang direncanakan sekaligus perbaikannya dan pembongkaran saluran samping/drainase sekaligus perbaikannya," kata Bambang.(ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved