Breaking News:

Edy Rahmayadi dan Ashari Tambunan Tinjau Proyek Bendungan Lau Simeme, Mereka Diskusi dengan Warga

Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyampaikan, proyek pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru-biru akan memiliki nilai tambah

Editor: jefrisusetio
Istimewa
Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyampaikan, proyek pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru-biru akan memiliki nilai tambah bagi masyarakat sekitar. 

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyampaikan, proyek pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru-biru akan memiliki nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Apalagi, masyarakat terdampak dari pembangunan tersebut. 

Karena itu, ia meminta warga Deliserdang mendapatkan suplai listrik dan air lebih banyak dibandingkan daerah lain di Sumut. 

"Tolong berikan nilai tambah dan ketika proyek ini selesai, masyarakat bisa memperoleh manfaat. Biarlah masyarakat kita ini yang pertama mendapat fasilitas wisata dan jatah air dan suplai listrik yang lebih banyak," kata H Ashari Tambunan.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kabupaten Deliserdang ini meminta pembangunan proyek meminimalisir dampak terhadap masyarakat. 

Pernyataan ini disampaikan saat bertemu dengan tokoh masyarakat setempat di Jambur Sada Arihta, Desa Tanjungsena, Kecamatan Biru-biru, Deliserdang. 

Pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deliserdang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2022. Saat ini, proses pembangunan bendungan tersebut sudah mencapai 60%.

Proyek Strategis Nasional bernilai proyek Rp1,3 triliun tersebut antara lain berfungsi untuk mereduksi banjir di Sumut sebesar 16,17 meter kubik per detik. Penyediaan air baku sebesar 3.000 liter perdetik.

Dan, dapat menyediakan listri sebesar 2,9 mega watt hingga jadi destinasi wisata.  Dengan kedalaman mencapai 170 meter dan bentangan seluas 5 km, bendungan tersebut dapat menampung air sebanyak 17 juta kubik.

Sedangkan, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menyampaikan, proyek bendungan sudah direncanakan sejak lama. Target proyek selesai pada akhir 2020. 

"Diupayakan tidak ada masyarakat yang dirugikan dari pembangunan proyek tersebut. Misalnya untuk pembebasan lahan masyarakat yang terkena proyek diganti sesuai dengan nilai yang telah ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang independen," ujarnya. 

(*)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved