Breaking News:

Kades Jati Kesuma Dilapor ke Polisi, Anak Buah Laporkan Dugaan Korupsi Bantuan Covid Sampai Pungli

Sayful mengatakan, Panggung Warsito menyalahgunakan wewenang karena memutasi perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan.

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/HO
Sayful alias Gogon Kasi Pelayanan di Desa Jatikesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang yang melaporkan Kades ke Polda Sumut. 

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Kepala Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang, Panggung Wasito, dilaporkan ke polisi atas dugaan penyelahgunaan wewenang dan korupsi dana bantuan Covid-19. 

Kasus ini dilaporkan oleh Sayful yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan di Desa Jatikesuma. 

"Saya yang melaporkan ke polisi dan saya sudah dimintai keterangan oleh Polres minggu lalu," kata Sayful via telepon, Senin, (8/11/2021).

Sayful mengatakan, Panggung Warsito menyalahgunakan wewenang karena memutasi perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, Panggung Warsito mencompot ditinya dan menampatkan anak kandungnya sebagai kasi pemerintahan. 

"Kemudian melakukan pungutan kepada aparat desa untuk perpanjangan SK dengan biaya yang tidak wajar. Kami dimintai 1 juta per orang dan ini kan pungli namanya. Jangankan kepada anggota, pungli sama masyarakat pun berani karena untuk buat surat tanah harus bayar jutaan. Ada yang sampai Rp 5 juta," kata Sayful. 

Terkait dugaan korupsi penanganan bantuan Covid-19, ia menceritakan laporannya layak untuk ditinkdaklanjuti karena apa yang dibeli tidak sesuai dengan fakta termasuk pembelian masker dan pembuatan disinfektan. 

Kasat Reskrim Polresta Deliserdang, Kompol Muhammad Firdaus mengaku belum tahu detail kasus ini.

"Saya belum tahu. Nanti saya cek lah," kata Firdaus. 

Kepala Desa Jatikesuma, Wasito membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya.

"Dia melaporkan saya karena dia tidak senang karena posisinya saya geser (dari Kasi Pemerintahan jadi Kasi Pelayanan). Kalau saya dibilang pungli siapa yang keberatan? Ada enggak yang merasa keberatan? Kalau untuk surat tanah antara kedua belah pihaknya,e nggak pernah saya patokkan. Karena kita tanyanya itu sanggupnya berapa?" kata Wasito. 

Ia menyebut untuk surat tanah SK Camat harga yang dikenakan pada warga mulai Rp 1,3 sampai Rp 1,5 juta. 

Menurutnya dana itu juga mengalir ke kecamatan. Bukan untuk dirinya sendiri.

Mengenai tudingan korupsi dugaan dana Covid-19 untuk pembelian masker ataupun bahan disinfektan, ia mengatakan dirinya tidka terlibat karena pengadaan karena yang membeli adalah sekdes dan bendahara. 

"Ya, kalau sudah enggak suka dan enggak sejalan, yang nggak-nggak pun diceritakan oleh dia. Masalah keluarga saya pun diceritakannya dibilangnya anak saya hancur, penyabu. Bisa dibuktikannya atau tidak?. Anak saya memang sempat penggantinya dan karena nggak masuk ya sudah kita berhentikan tiga bulan lalu. Dia kemarin memang sudah kita berhentikan karena tidak mau diperintah dan menjalankan tugas," kata Wasito. (dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved