Breaking News:

DPO Terpidana Korupsi

Sekretaris Disnaker Kota Siantar Sudah Lima Bulan Buron, Jaksa Belum Mampu Menangkap

Kejari Siantar belum mampu menangkap Sekretaris Disnaker Kota Siantar, Johnson Tambunan yang masuk DPO sejak Juni 2021 lalu

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
HO
ilustrasi 

TRIBUN-MEDAN.COM, SIANTAR- Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Siantar, Johnson Tambunan sudah lima bulan buron.

Ia merupakan DPO terpidana korupsi pembangunan Pasar Tozai tahun 2003.

Sejak masuk DPO Juni 2021 lalu, Kejari Siantar belum mampu menangkap Johnson Tambunan.

Menurut Kasi Intelijen Kejari Siantar, Rendra Pardede, pihaknya masih berupaya melacak keberadaan Johnson Tambunan. 

Baca juga: Ketua RT di Siantar Cabuli Anak Tetangga, Ancam Santet Hingga Rekam Video Syur Korban

"Kasus Johnson Tambunan masih dalam pencarian. Prosesnya masih berlanjut," kata Rendra saat dihubungi, Senin (8/11/2021).

Menurut Rendra, Johnson Tambunan sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.

Dalam upaya pencarian, Kejari Siantar turut berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara.

Selain itu, Kejari Siantar juga melaporkan status buron Johnson Tambunan ke Kejagung RI untuk diteruskan ke Kemenkumham sebagai upaya pencekalan ke luar negeri.

Johnson Tambunan diputus bersalah oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara 1 tahun, dalam kasus pembangunan Pasar Tozai yang merugikan negara Rp 18 juta. 

Baca juga: Aksi Premanisme di Pasar Horas Pematangsiantar, Kapolres Jamin Setiap Laporan Ditindaklanjuti

Putusan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada 23 Desember 2004.

Namun salinan putusan tersebut baru diterima pihak Kejari Pematangsiantar pada tahun 2020.

Menanggapi kasus ini , Parluhutan Banjarnahor selaku praktisi hukum mengatakan, selaku warga negara yang baik, alangkah baiknya, Johnson Tambunan menyerahkan diri kepada pihak Kejari Siantar.

"Baiknya Johnson Tambunan koorperatif selaku DPO kasus korupsi Pasar Tozai agar menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana korupsi yang ditetapkan kepadanya, agar proses hukum terhadap dirinya dapat berjalan dengan baik," ujar Parluhutan ketika dihubungi, Senin (8/11/21).

Baca juga: Javanese Thai Massage Siantar Tutup Usai Kasus Pemerasan Oknum Mengaku Polisi Terungkap

Parluhutan menjelaskan, perlakukan Johnson Tambunan yang tak mematuhi hukum telah menghilangkan hak-nya untuk mengajukan praperadilan jika merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Sesuai dengan Surat Edaran MA (Sema) Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh tersangka yang melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dilarang mengajukan upaya praperadilan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh tersangka DPO baik yang dinyatakan oleh kejaksaan, Polri dan KPK," ujarnya kembali.(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved